Revitalisasi dan konsolidasi terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sudah harus dikuatkan kembali. Salah satu upaya memperkuatnya yakni melalui sosialisasi dan internalisasi empat pilar bangsa.
“Dulu Pak Taufik Kiemas saat menjadi ketua MPR RI melakukan sistematisasi mekanisme untuk menguatkan kehidupan kebangsaan melalui empat pilar bangsa,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Konferda V PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur di Ballroom Hotel Wyndham Surabaya, Rabu (24/7) pagi.
Ia menjelaskan, dalam empat pilar bangsa terdapat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinekaan harus dibungkus dengan keekaan atau kesatuan. Dan ahirnya adalah berpedoman pada Pancasila.
“Kita tetap harus melakukan berbagai program untuk bisa menguatkan kembali kesadaran kehidupan kebangsaan bahwa Indonesia satu tetapi suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya beragam. Yang beragam itu endingnya eka atau satu. Dan pedoman dasarnya adalah Pancasila,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Menurutnya, empat pilar bangsa ini harus menguat di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari partai politik, media massa, serta elemen non pemerintah.
“Jadi semua lini harus bergerak kembali menyampaikan pesan-pesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, budaya, bahasa, keberagaman kehidupan beragama dan sebagainya,” jelas Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim ini.
Untuk itu, Gubernur Khofifah berharap, empat pilar bangsa tersebut perlu dilakukan revitalisasi agar bisa disosialisasikan sesuai dengan segmentasi sasarannya.
“Jadi kalau sasarannya anak-anak PAUD, TK, SD pasti berbeda dengan anak-anak SMP, SMA. Mahasiswa juga berbeda. Ormas dan orpol juga berbeda. Kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif juga berbeda. Sehingga pesan tersebut diharapkan sampai kepada sasaran secara efektif.
“Jawa Timur saat ini telah mendahului mendapatkan bonus demografi. Maka sosialisasi empat pilar bangsa di kalangan millenial menjadi prioritas ” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jatim telah menyiapkan format kerjasama dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). LVRI akan menyiapkan narasumber dari teman sebaya atau seumuran. Misalnya yang efektif menjadi narasumber untuk SMA usianya tidak jauh dari usia tersebut, untuk SMP juga tidak jauh dari usia mereka.
“Kita akan menyiapkan kerjasama dengan LVRI, tapi LVRI akan membriefing calon nara sumbernya. Tentu akan bekerjasama juga dengan kampus dan pakar hukum tata negara lainnya. Kita ingin kerjasama untuk melakukan revitalisasi tehadap nilai-nilai ke-Indonesiaan, kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” pungkas orang nomor satu di Jatim ini.
Ajak PDI Perjuangan Jatim
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengajak DPD PDI Perjuangan Jatim bersama-sama untuk menurunkan kemiskinan di Jatim baik kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan.
“Pada Pemilu 2019 ini PDIP memperoleh kursi terbanyak di Jatim. Maka sesuai lirik mars PDIP , kader PDIP saya mohon menjadi lokomotif untuk menurunkan kemiskinan bersama pemprov, masyarakat dan dunia usaha” lanjutnya.
Ia berharap, kemiskinan terutama di pedesaan bisa turun secara signifikan. Pada lima tahun yang lalu, selama lima tahun, kemiskinan pedesaan turun 1 persen. Sedangkan pada enam bulan terakhir ini kemiskinan di Jatim turun 0,48 persen. Dari total penurunan tersebut, sebanyak 0,78 persen penurunan ada di pedesaan.
“Kemiskinan pedesaan pada enam bulan terakhir turunnya signifikan. Ini rilis BPS pada 15 Juli kemarin,” jelasnya.
Setelah data BPS tersebut turun, pihaknya mendiskusikan dengan Bappenas dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuannya agar penurunan kemiskinan yang cukup signifikan tersebut tidak kembali miskin lagi.
Karena itu, tugas negara untuk menyejahterakan masyarakatnya menjadi keharusan. Bagi yang rentan miskin harus diberi pelapis, agar tidak menjadi miskin lagi. Program itulah yang kemudian dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.
“Dari pelaksanaan program keluarga harapan di Indonesia, saat ini PKH telah diadopsi ole Bank Dunia di beberapa negara. Sehingga jika kita kembangkan, sistem ini telah terbukti efektif,” lanjutnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah meminta PDIP mewaspadai munculnya pihak yang secara terbuka maupun tertutup menyatakan anti Pancasila. Sebab Jika dalam suprastruktur dan infra struktur politik ada yang bergerak ke arah anti Pancasila, maka harus waspada dan hati-hati terhadap masa depan Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan arah begitu.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP HM Djarot Syaiful Hidayat memuji suasana Jatim yang semuanya adem ayem. Para ulama, umaro’, umat, dan seluruh elemen masyarakat di Jatim bersatu.
Ia juga menyampaikan, PDI Perjuangan menerapkan sistem dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tersebut dipimpin oleh ideologi Pancasila, serta musyawarah untuk mufakat.
“Bukan demokrasi liberal, individualistik. Tetapi demokrasi atas dasar musyawarah mufakat. Dengan dasar demokrasi yang seperti ini, syukur alhamdulillah konsolidasi partai berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada money politik. Sama sekali tidak ada money politik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi melaporkan, sebelum Konferda, telah dilakukan rangkaian kegiatan Konfercab di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Dalam Konferda tersebut Kusnadi kembali dipercaya memimpin PDIP Jatim. (ita)
