Pemkot Surabaya terus mendalami laporan penonaktifan 31.423 ribu peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dr Febria Rachmanita.
“Kami juga tidak tahu alasan kenapa PBI BPJS kesehatan warga diblokir. Namun, kami sedang mendalami laporan ini,” ujar Febria, akhir pekan lalu.
Menurut Febria, kemungkinan besar tidak aktif atau diblokirnya PBI BPJS kesehatan warga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, meninggal dunia, pindah rumah atau pindah kelas BPJS, NIK yang tidak terdaftar atau diblokir.
Bahkan, lanjut dia, berdasarkan hasil sinkronisasi Dispendukcapil, terdata 28.215 jiwa dengan rincian sebagai berikut, meninggal 1.516 jiwa, pindah 1.072 jiwa, blokir 9.790 jiwa dan NIK tidak ditemukan sebanyak 15.837 jiwa.
“Khusus NIK yang terblokir dan tidak ditemukan dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi data oleh Dispendukcapil,” terangnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menambahkan, pengecekan data peserta yang menerima PBI BPJS dilakukan secara sistem. “Nanti disitu akan terlihat peserta PBI BPJS kesehatan terdaftar atau tidak,” tuturnya.
Anang – sapaan akrab Suharto Wardoyo mengaku siap membantu Dinkes apabila diperlukan untuk melakukan verifikasi data kependudukan atau bahkan turun ke lapangan. “Kita siapkan petugas dari kecamatan dan kelurahan dibantu pengurus RW/RT untuk melakukan verifikasi data kependudukan,” imbuhnya.
Perlu diketahui, kategori BPJS ini adalah yang dibayarkan pemkot menggunakan APBD kepada beberapa warga yang masuk dalam regulasi di pemerintahan. (ita)