Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima audiensi Koso Nippon Jepang di Surabaya, Senin (25/5), untuk membahas penerapan Program Review sebagai langkah memperkuat efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun sistem evaluasi program yang lebih terukur, terbuka, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Adhy Karyono menilai konsep Program Review yang ditawarkan Koso Nippon dapat mendukung proses monitoring serta evaluasi program strategis pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, evaluasi program tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan pelaksanaan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan apakah sebuah program masih relevan untuk dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau justru dihentikan.
Didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, Adhy menyebut sistem perencanaan dan penganggaran di Jawa Timur selama ini telah melibatkan berbagai instansi sesuai tugas masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan dalam penyusunan arah pembangunan melalui forum konsultasi publik dan musrenbang, sedangkan BPKAD menangani penganggaran dan BRIDA memperkuat kebijakan berbasis riset.
Meski demikian, ia menekankan evaluasi tidak cukup dilakukan secara administratif atau berbasis laporan semata. Pemerintah daerah, kata dia, perlu melihat langsung implementasi program di lapangan agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diukur secara objektif.
Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, hingga program prioritas Nawa Bhakti Satya disebut berpotensi masuk dalam skema Program Review. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan perbaikan desain program maupun mekanisme pelaksanaan agar manfaatnya lebih optimal.
Adhy juga menyoroti pentingnya kualitas pendampingan dalam keberhasilan sebuah program pemerintah. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan pelatihan dan penguatan kapasitas penerima manfaat, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dinilai menjadi faktor penting untuk mengukur efektivitas program secara nyata. Melalui mekanisme uji publik, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap manfaat program yang diterima secara langsung.
Karena itu, setiap program pemerintah dinilai perlu memiliki indikator kinerja yang jelas, mulai dari Key Performance Indicators (KPI), output, outcome, hingga dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Program Review sendiri disebut sebagai bentuk pendampingan strategis untuk membantu pemerintah menentukan prioritas program di tengah keterbatasan anggaran. Melalui mekanisme evaluasi yang lebih sederhana dan transparan, penggunaan anggaran diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas kemungkinan pembentukan tim khusus atau join committee sebagai tindak lanjut kerja sama antara Pemprov Jawa Timur dan Koso Nippon Jepang. Hasil pembahasan itu selanjutnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah lanjutan implementasi Program Review di Jawa Timur. (tas)