Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026. Upaya ini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau langsung calon penerima bantuan di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir.
Dalam kunjungannya, Menteri Maruarar menilai Surabaya mampu menjadi contoh dalam membangun ekosistem perumahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya fokus pada perbaikan fisik hunian, pendekatan yang dilakukan juga dinilai berhasil mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan alokasi bantuan perumahan di Jawa Timur tahun ini sangat signifikan. Dari sebelumnya 3.000 unit, kini melonjak menjadi 33.000 unit. Surabaya disebut sebagai salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam realisasi program tersebut.
Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Terintegrasi
Program BSPS di Surabaya tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat turut mengintegrasikan dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang melibatkan lembaga perbankan seperti Bank BTN dan PNM Mekaar. Skema ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan murah bagi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal.
Menteri Maruarar juga menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan dari program ini. Perbaikan puluhan ribu rumah diperkirakan mampu menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja. Aktivitas pembangunan juga memberikan efek berantai terhadap sektor lain, termasuk distribusi material, UMKM, hingga sektor konsumsi lokal.
Target 4.000 Rumah, Kolaborasi Jadi Kunci
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa keberhasilan program perbaikan Rutilahu tidak lepas dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Ia menjelaskan bahwa kapasitas APBD Kota Surabaya sebenarnya hanya mampu membiayai sekitar 2.400 unit rumah per tahun.
Namun, melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan dukungan sektor swasta, target perbaikan rumah pada 2026 meningkat signifikan hingga mencapai 4.000 unit. Keterlibatan pengembang besar seperti Pakuwon dan Ciputra turut memperkuat percepatan realisasi program tersebut.
Pendekatan berbasis gotong royong yang dikemas dalam program Kampung Pancasila juga menjadi fondasi utama. Model ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan kota yang inklusif.
Pengembangan Hunian Vertikal untuk Masa Depan
Selain perbaikan rumah tapak, Pemkot Surabaya juga mulai mengarahkan pengembangan hunian ke konsep vertikal. Keterbatasan lahan di dalam kota menjadi alasan utama pengembangan Rumah Susun Milik (Rusunami), khususnya bagi generasi muda.
Sementara itu, pembangunan rumah subsidi tapak akan difokuskan di wilayah Surabaya Raya yang masih memiliki ketersediaan lahan. Strategi ini dinilai sebagai langkah adaptif dalam menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang terus berkembang.
Perumahan sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi
Program BSPS di Surabaya tidak hanya diposisikan sebagai solusi perumahan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik dan akses pembiayaan, program ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.
Pemerintah optimistis, dengan sinergi berkelanjutan antara pusat, daerah, dan sektor swasta, Surabaya dapat menjadi model nasional dalam penanganan Rutilahu sekaligus penggerak ekonomi berbasis komunitas. (tas)