Peningkatan status kesiapsiagaan militer Indonesia ke level Siaga I oleh Panglima TNI sejak awal Maret 2026 menjadi sorotan di tengah memanasnya konflik geopolitik global. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi memicu instabilitas di berbagai kawasan, termasuk Asia.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Fadhila Inas Pratiwi, menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kewaspadaan strategis, bukan indikasi keterlibatan langsung Indonesia dalam konflik bersenjata.
Menurut Fadhila, dalam perspektif hubungan internasional, langkah Siaga I dapat dipahami sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika global yang semakin tidak menentu. Ia menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah memiliki dampak multidimensi yang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga merambah sektor ekonomi, sosial, dan keamanan non-tradisional.
Ia menjelaskan bahwa ancaman yang berpotensi muncul justru berasal dari dimensi non-konvensional. Di antaranya adalah penyebaran paham radikalisme lintas negara, propaganda digital, hingga potensi konflik horizontal yang dipicu oleh narasi ekstremisme.
Selain itu, sektor keamanan nasional juga menghadapi risiko tambahan, terutama dalam aspek maritim dan siber. Gangguan terhadap jalur pelayaran internasional serta meningkatnya ancaman serangan siber menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Dari sisi ekonomi, konflik global ini juga berpengaruh terhadap stabilitas perdagangan dan energi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang merupakan jalur utama distribusi minyak dunia berdampak pada fluktuasi harga energi global. Kondisi ini berpotensi menekan perekonomian domestik, khususnya melalui peningkatan inflasi.
Meski demikian, Fadhila menilai Indonesia masih memiliki ruang mitigasi, salah satunya melalui penguatan cadangan energi nasional. Ia mencontohkan keberhasilan kapal tanker Pertamina yang mampu melewati jalur strategis sebagai indikasi adanya upaya menjaga ketahanan energi di tengah situasi global yang tidak stabil.
Lebih jauh, Fadhila juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai perlu kembali menegaskan prinsip bebas aktif. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara non-blok harus dimanfaatkan untuk memainkan peran strategis sebagai penengah konflik di tingkat internasional.
Ia menilai bahwa peran Indonesia dalam forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan ASEAN perlu diperkuat untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada aspek pertahanan, tetapi juga mengedepankan diplomasi kemanusiaan. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak konflik menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.
Dengan meningkatnya tensi geopolitik global, langkah antisipatif melalui kesiapsiagaan militer dan penguatan diplomasi dinilai menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan posisi strategis di kancah internasional. (tas)