Pemerintah Kota Surabaya kembali memperkuat program pendampingan UMKM melalui kolaborasi dengan lembaga independen asal Jepang, Koso Nippon. Program review digelar di Ruang Praban, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Jumat (13/2/2026).
Kepala Bappeda Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menegaskan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam evaluasi. Warga dilibatkan sebagai penerima manfaat sekaligus konsumen untuk menilai efektivitas program secara objektif.
Saat ini, 13.329 UMKM mendapatkan pendampingan dari Pemkot melalui Dinkopumdag. Pendampingan mencakup legalitas usaha berupa NIB, sertifikasi halal, pendaftaran merek, hingga izin edar produk. Seluruh fasilitasi diberikan secara gratis.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopumdag, Tatik Lely Juwita, menyebut setelah aspek legal terpenuhi, pelaku usaha diarahkan pada peningkatan kualitas produk, inovasi, serta akses pemasaran. Pemkot juga memfasilitasi promosi melalui e-PEKEN, Surabaya Griya Galeri, hotel, restoran, hingga pameran nasional seperti Inacraft.
Digitalisasi menjadi salah satu capaian signifikan. Transaksi e-PEKEN dalam empat tahun terakhir menembus Rp223,2 miliar dan melibatkan 4.852 UMKM.
Untuk 2026, ditargetkan 500 UMKM memperoleh legalitas usaha, 136 UMKM mendapat akses kemitraan, serta 5.220 pelaku usaha memperoleh peningkatan kapasitas pemasaran.
Program Manager Koso Nippon, Taki Kitada, menilai Surabaya memiliki banyak praktik baik yang bisa menjadi referensi internasional, mulai dari digitalisasi layanan hingga penguatan ekonomi kreatif.
Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memastikan UMKM Surabaya semakin mandiri dan kompetitif. (tas)