Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Sektor perpajakan merupakan penyumbang terbesar, ditargetkan Rp2.490,9 triliun.
“Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan mencapai Rp513,6 triliun dan hibah Rp0,6 triliun. Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat akan mencapai 2.000, total belanja negara adalah Rp3.621,3 triliun,” katanya, Selasa (10/12).
Ia mengatakan itu usai menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) 2025. Acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta ini juga diisi peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0.
“Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” ujarnya.
Dia menyebutkan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah. Mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita,” ucapnya.
Sri Mulyani juga mengatakan, APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menciptakan dan menjaga stabilitas hingga inklusivitas. Selain itu, agar pemerintah juga terus mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi.
“Asumsi makro di dalam 2025 adalah pertumbuhan 5,2 persen. Inflasi 2,5 persen, tingkat bunga surat berharga negara 10 tahun adalah 7 persen. Nilai tukar rupiah Rp16 ribu per dolar, harga minyak mentah USD82 per barel,” katanya. “Lifting minyak dan lifting gas adalah Rp605 ribu barel dan untuk lifting gas Rp1.005.000 barel per hari”. (rri)