Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6) malam.
Pengukuhan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Khofifah, BPKP memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal penerapan prinsip good governance melalui fungsi pengawasan, pendampingan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi yang konstruktif.
Karena itu, pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru dipandang sebagai momentum untuk memperkuat sinkronisasi, kolaborasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta instansi vertikal.
“Ini adalah bentuk penguatan interaksi dan komunikasi di antara seluruh pihak yang menjadi bagian dari penguatan sinergi dan kolaborasi. Ini juga menjadi bagian penting untuk terus melakukan pembenahan dan berjalan seiring dengan tugas BPKP, khususnya di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif, melainkan juga sebagai momentum memperkuat kolaborasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Khofifah menilai selama ini BPKP telah menjalankan peran penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya melalui fungsi pengawasan, tetapi juga melalui pendekatan assurance dan consulting yang mendukung upaya pencegahan, deteksi dini, serta respons terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, peran tersebut menjadikan BPKP tidak semata sebagai lembaga auditor, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
“BPKP tidak hanya menjalankan fungsi auditor, tetapi juga menjadi trusted advisor sekaligus strategic partner pemerintah daerah dalam memperkuat good governance. Ini penting untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan berbagai program prioritas agar memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP RI atas sinergi yang selama ini terbangun dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
Menurutnya, pendampingan, referensi, dan rekomendasi yang diberikan BPKP menjadi bagian penting dalam mendukung lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami sangat terbuka terhadap pendampingan, referensi, dan rekomendasi. Kebijakan strategis yang bisa didorong agar lebih produktif menjadi hal yang sangat penting,” tuturnya.
Khofifah juga berharap komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP dapat semakin diperkuat sehingga mampu menghasilkan detail plan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan makro, baik untuk kepentingan pembangunan Jawa Timur maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
“Bersama BPKP, saya rasa kita dapat membangun komunikasi dan interaksi yang lebih produktif. Kita membutuhkan detail plan untuk merumuskan macro policy secara nasional, bukan hanya untuk Jawa Timur,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan penghargaan kepada Abul Chair atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Ia menilai kerja sama yang terjalin selama masa kepemimpinan sebelumnya telah memberikan kontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan di Jawa Timur.
“Kerja sama yang telah terbangun selama ini memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai capaian pembangunan di Jawa Timur. Semoga seluruh pengabdian beliau menjadi amal ibadah dan membawa kesuksesan pada penugasan berikutnya,” katanya.
Kepada Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru, Hasoloan Manalu, Khofifah juga menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar pengalaman dan kapasitas yang dimiliki dapat semakin memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
“Kami semua memberikan dukungan dan doa agar Bapak Hasoloan Manalu diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesuksesan dalam menjalankan seluruh amanah yang diemban. Selamat datang di Bumi Majapahit,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang selama ini terjalin diharapkan dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, menyampaikan harapan agar kerja sama antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur semakin kuat.
Menurut Sally, prosesi pengukuhan berlangsung dalam suasana khidmat dan mencerminkan semangat pengabdian yang tinggi dalam menjalankan amanah kelembagaan.
“Ini merupakan amanah yang besar. Semoga kerja sama terus ditingkatkan guna mendorong kemajuan di Jawa Timur dan Indonesia,” kata Sally.
Ia menambahkan bahwa BPKP akan terus menjalankan peran sebagai mitra strategis dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat melalui tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
Kepada Hasoloan Manalu, Sally juga berharap proses adaptasi dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik.
“Kami siap menjadi mitra strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Semoga beliau dapat beradaptasi dengan baik, memahami kearifan lokal Jawa Timur, dan membangun kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (tas)