Kementerian Pariwisata (Kemenpar) optimistis bisa mendapatkan investasi sebesar USD10,1 miliar untuk membangun 10 Bali Baru di tahun 2019.
Sumber pendanaan tersebut akan diperoleh dari berbagai pihak dengan berbagai skema investasi. Dari penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), hingga kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Dana tersebut tidak hanya akan digunakan untuk menggenjot pembangunan fasilitas penunjang pariwisata. Tetapi juga untuk membangun infrastruktur menuju destinasi wisata,” ujar Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Prioritas, Hiramsyah Sambudhy Thaib, pekan lalu.
Menurut Hiramsyah, perkembangan pembangunan 10 Bali Baru berada di atas ekspektasi. capaiannya hingga 110% dari rencana awal. Salah satu contoh konkritnya adalah kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat.
Kawasan ini telah mendapatkan investasi sebesar USD2 miliar dari berbagai investor. Begitu juga kawasan Danau Toba yang telah mendapatkan investasi lebih dari Rp6 triliun dari investor lokal.
“Berikutnya yang kita kejar investasi untuk destinasi Borobudur, Labuan Bajo, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, dan Morotai. Sejauh ini perkembangannya memuaskan di atas ekspektasi awal kita,” ujar Hiramsyah.
Kemenpar juga masih menunggu status diberbagai destinasi untuk ditingkatkan. Antara lain destinasi Bromo Tengger Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi.
Tiga kawasan tersebut sedang menanti keluarnya Perpres sehingga resmi menjadi Badan Otorita Pariwisata (BOP). Kawasan lainnya sudah memiliki status yang terbagi empat kawasan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sementara tiga kawasan telah resmi menjadi sebagai BOP.
Menurutnya, isu utama yang mendesak adalah pembangunan infrastruktur. Ditargetkan sebagian besar pada 2019 akan selesai. Seperti bandara Kulonprogo Yogyakarta diharapkan dapat beroprasi pada April 2019.
Begitu juga di kawasan Danau Toba yang akan dilalui jalan tol pada 2019. Tol ini akan menghubungkan Medan dengan Danau Toba. Peningkatan ini jelas akan membuat lompatan kunjungan wisatawan mancanegara. Imbasnya jelas pada peningkatan pada minat investasi.
“Dengan akses darat kapal pesiar juga tentu akan berminat merapat untuk melakukan tur 3-4 hari ke Danau Toba. Dalam atraksi kita kaya akan budaya dan alam. Namun selama ini masalahnya pada akses sehingga kini kita perkuat destinasi dan manajemen tunggal,” ujar mantan CEO PT Bakrieland Development itu.
Terpisah, CEO Pembiayaan Investasi Anggaran Non Pemerintah (PINA), Eko Putro Adijayanto, mengatakan pihaknya siap mendukung proyek 10 Bali Baru melalui skema PINA yaitu pembiayaan investasi non Anggaran pemerintah.
Menurutnya, tantangan utama ialah saat ini seluruh masterplan dan financial feasibility studies dari 10 Bali Baru, kecuali Mandalika yang dikelola ITDC, masih dalam proses penyusunan.
“Sedangkan masterplan dan financial feasibility study adalah syarat utama kami dapat memasarkan 10 Bali Baru ini untuk investor, baik dalam dan luar negeri. Tentunya sulit juga untuk kita berjualan. Namun kami terus berupaya menemukan solusinya,” ujar Eko.
Upaya proaktif yang dilakukan PINA untuk mendorong penyusunannya yaitu dengan melakukan penjajakan dengan sejumlah investor dari berbagai negara untuk melakukan penyusunan master plan dan feasibility study sekaligus menjadi investor.
“Tahun 2019 ini, kami menjajaki serius beberapa investor dari Australia, Singapura, Jepang, dan China untuk menyusun masterplan dan feasibility study sekaligus menjadi investor,” ujarnya.
Hal lain yang penting selain kelayakan finansial adalah rencana terintegrasi membangun Bali Baru yang tidak sekadar menjadi target wisatawan, tetapi harus dilengkapi infrastruktur yang memadai. Hal ini seperti pembangunan sarana pendidikan vokasi yang mendukung suplai SDM untuk kegiatan ekonomi pariwisata.
Selain itu, juga aspek sosial budaya serta lingkungan hidup yang tidak boleh diabaikan. “Karena PINA adalah bagian dari Bappenas, maka konsep wilayah pariwisata yang terintegrasi harus direncanakan secara komprehensif,” terangnya. (ist)
