Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para Kepala Sekolah Menegah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri agar memperhatikan soal zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB), sebab dirinya banyak menerima keluhan dari orang tua wali murid perihal tersebut.
“Cukup banyak pertanyaan dari wali murid terkait soal zonasi untuk itu saya merekomendasikan seluruh cabang dinas dan kepala dinas pendidikan kabupaten Kota bisa segera berkoordinasi dengan para kepala sekolah SMP/SMA/SMK dan aliyah di lingkungannya zonasi ini sesuai dengan Permendikbud,”ujarnya, saat memberikan pengarahan kepada para Kepala Sekolah SMA/SMK dan MA, di Gedung Islamic Center, Kamis(11/4).
Khofifah berharap para Kepala Sekolah menjadi bagian dalam menyelesaikan masalah ini dan berkoordinasi dengan masing-masing Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota.
“Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian menjadi bagian dari penyelesaian masalah, sampaikan salam hormat saya kepada Kepala Dinas Pendidikan di masing-masing Kabupaten dan Kota, supaya mereka menjadi bagian dari satu kesatuan sistem, bahwa sistem pendidikan itu harus dibangun dengan komitmen bersama,”ujarnya.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sistem zonasi terbagi yaitu 90% warga di dalam zona-nya, 10% di luar zona-nya dan 5% adalah presentasi dikarenakan perpindahan orang tua.
“Oleh karena itu sosialisasi hari ini harus dipastikan diketahui para wali murid, termasuk bagaimana mekanisme zonasi,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga menyampaikan SPP SMA/SMK Negeri gratis dan untuk SMA/SMK Swasta juga ada bantuan SPP.
“Kalau SMA sebesar 1,4 juta per tahun kalau SMK 1,6 juta setahu, kita ingin ada semacam kontrak perjanjian pakta integritas bahwa bantuan SPP itu akan berjalan secara natural,”ujarnya.
Terkait kebijakan tersebut,pihaknya akan tetap memantau. Pihaknya tidak ingin ada kenaikan SPP ketika mengetahui terlebih dahulu informasi soal kebijakan tersebut. (ita)
