Pemerintah Kota Mojokerto terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) yang diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Kota Mojokerto, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Mojokerto untuk memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus meningkatkan indeks kinerja pemerintah digital pada tahun 2026. Melalui forum tersebut, seluruh perangkat daerah didorong memiliki pemahaman yang sama terkait arah pengembangan layanan digital di lingkungan pemerintahan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pemerintah digital tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu, seluruh OPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan publik yang efektif dan terintegrasi.
Ia menilai keberhasilan digitalisasi pemerintahan sangat bergantung pada kolaborasi lintas perangkat daerah. Karena itu, peserta yang mengikuti pendampingan diharapkan mampu memahami langkah-langkah strategis yang harus dilakukan setelah kegiatan berlangsung sehingga target pemerintah digital dapat dicapai secara optimal.
Menurut Ning Ita, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, tetapi juga membangun pola kerja yang terintegrasi antarinstansi. Dengan sinergi yang kuat, berbagai layanan pemerintah dapat diakses masyarakat secara lebih mudah tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menjelaskan bahwa pendampingan PEMDI menjadi langkah awal dalam menyiapkan strategi peningkatan indeks pemerintah digital tahun 2026. Ia menilai Kota Mojokerto memiliki modal yang cukup kuat karena telah mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Gaguk, fokus pengembangan pemerintah digital saat ini tidak lagi sekadar menambah jumlah aplikasi layanan publik. Prioritas utama justru menghubungkan berbagai aplikasi yang telah tersedia agar dapat saling terintegrasi dan memberikan pengalaman layanan yang lebih sederhana bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan tumpang tindih layanan digital yang selama ini kerap terjadi di berbagai daerah. Dengan sistem yang terhubung, masyarakat tidak perlu menggunakan banyak aplikasi berbeda untuk mengakses layanan pemerintahan yang dibutuhkan.
Pemkot Mojokerto juga menggandeng tenaga ahli dalam proses pendampingan guna memastikan setiap OPD memahami standar dan indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah digital. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus mempercepat implementasi layanan digital yang lebih efisien.
Transformasi pemerintah digital menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat serta transparan. Integrasi sistem digital juga diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, Pemkot Mojokerto optimistis dapat memperkuat ekosistem pemerintah digital yang terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan capaian indeks pemerintah digital, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin responsif, efisien, dan mudah diakses. (tas)