Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat kembali mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi. Pemkot Surabaya berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi dalam ajang Expo Konstruksi Jawa Timur 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian Maharhandono, dalam acara yang berlangsung di Grand City Convex Hall, Surabaya.
Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Surabaya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau yang lebih dikenal dengan program Rutilahu. Program tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu prioritas pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala DPRKPP Surabaya, Iman Kristian Maharhandono, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah kota, DPRD Surabaya, sektor swasta, lembaga sosial, hingga masyarakat yang bersama-sama mendukung percepatan penanganan hunian tidak layak.
Menurut Iman, fokus pembangunan kawasan permukiman di Surabaya saat ini semakin diarahkan pada perbaikan rumah warga. Hal itu seiring dengan keberhasilan kota tersebut dalam mengurangi kawasan kumuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2026, Pemkot Surabaya menargetkan perbaikan sebanyak 3.242 unit rumah tidak layak huni. Program tersebut didukung melalui kombinasi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan non-APBD.
Dari total target tersebut, sebanyak 2.240 unit rumah akan dibiayai melalui APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya berasal dari dukungan berbagai mitra melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan organisasi non-pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya menggandeng berbagai pihak untuk memperluas jangkauan program. Sejumlah lembaga sosial dan filantropi seperti BAZNAS, Nurul Hayat, dan Yayasan Buddha Tzu Chi turut berkontribusi dalam mendukung perbaikan hunian warga. Selain itu, sejumlah perusahaan besar seperti Ciputra Group dan Pakuwon Group juga terlibat dalam kolaborasi tersebut.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Saat ini, bantuan tersebut telah dialokasikan untuk sekitar 200 unit rumah di Surabaya. Pemerintah kota juga memperoleh informasi mengenai potensi tambahan bantuan hingga 2.000 unit yang masih dalam proses kajian di tingkat pusat.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot Surabaya menerapkan mekanisme seleksi yang ketat. Data calon penerima manfaat mengacu pada basis data keluarga miskin dan pra-miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok desil 1 hingga 5.
Selain faktor ekonomi, legalitas lahan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program. Rumah yang diusulkan harus berdiri di atas tanah dengan status hukum yang jelas, baik berupa sertifikat hak milik, Izin Pemakaian Tanah (IPT), maupun dokumen legal lainnya yang diakui pemerintah.
Kebijakan tersebut diterapkan karena pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pembangunan pada hunian yang berdiri di atas lahan ilegal atau lahan yang bukan menjadi hak penguasaan warga, seperti kawasan bantaran rel kereta api atau aset milik pihak lain.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga telah menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan seluruh persoalan rumah tidak layak huni pada 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh usulan perbaikan yang saat ini mencapai 7.196 unit dapat dituntaskan dalam dua tahun ke depan.
Dengan target perbaikan 3.242 unit pada 2026, sisa rumah yang belum tertangani direncanakan akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah kota untuk memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap hunian yang aman dan layak.
Bagi Pemkot Surabaya, program Rutilahu tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan. Program ini juga dipandang sebagai instrumen peningkatan kualitas kesehatan, kenyamanan hidup, serta kesejahteraan ekonomi keluarga.
Hunian yang sehat dengan ventilasi memadai, pencahayaan alami yang cukup, dan konstruksi yang aman diyakini mampu mengurangi risiko penyakit sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih produktif bagi penghuninya.
Ke depan, Pemkot Surabaya berharap semakin banyak pihak swasta dan organisasi sosial yang terlibat dalam mendukung program tersebut. Sementara untuk hunian yang berdiri di atas lahan ilegal, pemerintah mulai mengkaji pendekatan penataan dan relokasi yang lebih humanis bersama pemerintah pusat serta instansi terkait.
Melalui program Rutilahu yang terus diperkuat setiap tahun, Pemkot Surabaya berupaya memastikan seluruh warga dapat tinggal di rumah yang layak, sehat, aman, dan bermartabat. Penghargaan tingkat Jawa Timur yang diraih pada 2026 menjadi salah satu indikator keberhasilan langkah tersebut sekaligus motivasi untuk mempercepat penuntasan persoalan hunian di Kota Pahlawan. (ita)