Pesona Nagari yang Pernah Jadi Ibu Kota
JALAN-JALAN PERISTIWA

Pesona Nagari yang Pernah Jadi Ibu Kota

Nama Koto Tinggi di Kabupaten Limapuluh Kota memang tidak sepopuler daerah lainnya di Sumbar seperti Mandeh di Pesisir Selatan yang identik dengan keindahan pantainya atau Pariangan di Tanah Datar yang tersohor akan keelokan alamnya.

Namun, nagari yang terletak di deretan Bukit Barisan ini mampu membius pelancong yang berkunjung.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumbar. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.

Memasuki wilayah yang ada dalam Kecamatan Gunung Omeh ini, mata pengunjung dimanjakan pemandangan hijau dan kuning. Hijaunya daun berpadu apik dengan warna kuning buah jeruk yang siap untuk dipanen.

Sapaan dan senyum tulus penduduk setempat memberikan kehangatan dari sejuknya udara khas pegunungan yang berada di 1.525 meter di atas permukaan laut. Penatnya tubuh akibat perjalanan panjang sekitar empat jam menggunakan kendaraan roda empat dari Kota Padang seketika terobati.

Yazid (25) pegawai nagari (aparat) Koto Tinggi, menuturkan jika beberapa tahun belakangan, masyarakat lokal memang telah menjadikan jeruk sebagai komoditi usaha utama. Tak heran, hampir setiap pekarangan rumah penduduk, mudah ditemui pohon yang bibitnya berasal dari wilayah Kuok Provinsi Riau ini.

“Selain di pekarangan rumah, penduduk disini juga menanam jeruk di ladang. Umumnya ladang tersebut terletak di punggung bukit. Biasanya pohon jeruk diselingi dengan tanaman cabe,” ujarnya kepada tim MMC Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar seraya menunjuk ke arah bukit ladang jeruk yang terletak sekejap pandang, beberapa waktu lalu.

Jeruk Gunung Omeh, begitu nama bekennya, memang berbeda dari buah sejenis yang ada Indonesia. Selain besar dan manis, kandungan air juga banyak. Sudah tentu memiliki kadar vitamin C tinggi.

Tak heran, permintaan konsumen akan jeruk jenis ini pun banyak. Baik itu konsumen dari Sumbar maupun daerah lain. Bahkan pangsa pasarnya, saat ini telah menembus negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

“Biasanya petani disini menjual langsung ke agen. Merekalah yang nanti memasarkan ke luar daerah. Untuk harga, menyesuaikan jumlah barang. Saat panen dan buah banyak, sekilo jeruk ini dihargai Rp8 ribu. Jika stok tak banyak, harga dua kali lipat, mencapai Rp16 ribu per kilonya,” terang Yazid.

Tren agrowisata rupanya turut membius penduduk Koto Tinggi. Tak ingin ketinggalan, masyarakatnya pun ikut menggali dan mengembangkan potensi sektor ini.

Beberapa anggota kelompok tani dan kelompok sadar wisata telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah tentang bagaimana cara mengelola agrowisata dengan baik dan benar.

“Seharusnya, program agrowisata berjalan awal tahun. Pemerintah telah berjanji membantu sebagian infrastruktur. Cuma, pandemi menghambat itu semua,” kata pria murah senyum tersebut.

Meski ada halangan, masyarakat tak putus asa. Mereka tetap membangun sarana semampunya dengan swadaya.

Kampuang Sarugo
Andai ada pertanyaaan, apa ciri khas adat Minangkabau? Salah satu jawaban yang terpikir adalah rumah gadang. Ya, rumah dengan atap melengkung dan runcing ke atas yang disebut dengan gonjong ini merupakan identitas Minangkabau.

Hampir di seluruh penjuru daerah Sumbar, rumah gadang dapat dijumpai, terutama daerah pedesaan.

Perkembangan pariwisata saat ini ikut mempengaruhi fungsi rumah gadang di Nagari Koto Tinggi. Dahulu rumah gadang digunakan sebagai tempat tinggal, tempat musyawarah keluarga, dan tempat mengadakan upacara.

Sekarang bangunan ini juga mulai dimanfaatkan sebagai penarik devisa daerah melalui kunjungan wisata masyarakat lokal maupun luar daerah.

Pemerintah Nagari Koto Tinggi menyulap komplek rumah adat di kawasan Sei. Dadok, menjadi destinasi wisata budaya. Kampuang (dalam bahasa Minangkabau berarti kampung) Sarugo, demikian sebutan kawasan tersebut.

Sarugo merupakan akronim saribu gonjong, yang dalam Bahasa Indonesia berarti seribu bubungan rumah berbentuk tanduk, yang merupakan ciri khas Rumah Gadang.

Kampuang Sarugo menawarkan eksotisme khas alam pedesaan. Terletak di dataran tinggi, di bawahnya membentang hamparan sawah serta dua sungai yang bertemu membentuk Batang Sinamar. Saban sore, sungai ini ramai dikunjungi anak-anak untuk berenang.

Sambutan ramah penduduk lokal terasa saat memasuki kawasan tersebut. Spanduk imbauan protokol kesehatan banyak terpampang pada setiap sudut Kampuang Sarugo. Bukti nagari ini pun ketat menerapkan aturan sebagai upaya menghambat laju penyebaran Covid-19

Yazid menjelaskan, Kampuang Sarugo dibuka akhir Agustus 2019. Ada 29 Rumah Gadang dengan ukuran sekitar 5 x 16 meter. Tiap rumah gadang memiliki lima gonjong yang mencerminkan Rukun Islam.

Ketika akhir pekan, libur panjang, atau panen raya jeruk, Kampuang Sarugo ramai dikunjungi wisatawan. Dari yang sekedar menikmati agrowisata jeruk atau bermain di sungai sampai bermalam.

Meski belum semua rumah gadang dijadikan homestay, minat wisatawan cukup tinggi untuk menginap.

“Alhamdulillah pemerintah daerah sangat membantu masyarakat dalam mengelola kawasan ini. Berbagai pelatihan digelar Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat,” tutur Yazid.

Layaknya daerah pedesaan, jaringan komunikasi di Koto Tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah. Untuk kepentingan ini, hingga kini masyarakat mengandalkan perangkat wifi yang hanya dimiliki beberapa orang saja.

Persoalan promosi, khususnya keluar daerah, tentu menjadi kendala dengan kondisi seperti ini.

Namun di tengah kondisi demikian, Kampuang Sarugo masih bisa masuk sebagai penerima Anugerah Pesona Indonesia (API) 2020 kategori Kampung Adat.

API merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia.

Tak ingin tertinggal, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota kemudian memfasilitasi pembuatan website dan media sosial Kampuang Sarugo, sebagai upaya lebih mengenalkannya ke seluruh Indonesia.

Pernah Jadi Ibu Kota Negara
Selain keindahan alamnya, Koto Tinggi juga menyimpan sejarah yang tak terpisah dari perjalanan bangsa Indonesia. Tak banyak yang tahu, Nagari ini adalah Ibu Kota Republik Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1948.

Struktur geografis yang strategis diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibu kota negara.

Tak ada bangunan bekas kantor PDRI yang bisa dijumpai saat ini, karena memang tokoh-tokoh bangsa kala itu selalu bergerak sebagai strategi perjuangan. Dimana berada, disitulah mereka menetap.

Metrial (43) tokoh masyarakat Koto Tinggi mengatakan, di masa lampau, kakek serta kerabatnya terlibat dalam berbagai kegiatan PDRI.

Bahu membahu bersama pemimpin-pemimpin bangsa kala itu mempertahankan kedaulatan RI. Ditemani Wali Nagari Arman, Met, begitu beliau biasa disapa, menuturkan awal mula terbentuknya PDRI.

“PDRI terbentuk 22 Desember 1948 di Halaban Limapuluh Kota. Ini akibat agresi Belanda yang menawan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.

Mencegah terjadinya kevakuman pimpinan negara, Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Perekonomian yang saat itu sedang berada di Bukittinggi mengambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat dan terus menginformasikan kepada dunia akan eksistensi Indonesia,” ujar Met mengawali cerita.

Saat mendapat kabar penyerangan di Yogya, Syafruddin bersama rombongan langsung meninggalkan Bukittinggi, setelah sebelumnya menghanguskan seluruh sarana prasarana yang ada, kecuali sebuah radio stesen (stasiun) yang nantinya jadi cikal bakal RRI Bukittinggi.

Dari Bukittinggi Syafruddin bergerak ke Halaban. Daerah ini dipilih karena menjadi posko Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di masa itu, sehingga mereka berpendapat keamanan cukup terjamin.

Di sanalah Menteri Syafruddin menunggu kedatangan tokoh lainnya yaitu Gubernur Militer Sumatra Barat, Rasjid.

“Jadi, sebenarnya PDRI itu embrionya dari Bukittinggi, lahir di Halaban dan besarnya bergerilya termasuk di Koto Tinggi,” ujarnya.

Setelah PDRI terbentuk, atas saran Tan Malaka, sebaiknya pemerintahan dijalankan di Koto Tinggi karena mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategis, memiliki benteng yang kuat serta dekat dengan Riau dan Sumatra Utara.

Makanya, sebagian pemimpin, pengungsi dan tak ketinggalan radio berpindah menuju Koto Tinggi.

Dari sinilah banyak siaran radio mengudara menginformasikan keberadaan Indonesia. Hal tersebut membuat Belanda gerah dan melakukan penyerangan ke Koto Tinggi pada 10 Januari 1949 yang mengakibatkan gugurnya sembilan pejuang Indonesia, atau lebih dikenal sebagai sembilan syuhada.

Kesembilan syuhada tersebut adalah Syarif MP, Engku Kayo Zakaria, Dirin, Nuin, Radian, Manus, Nyik Ali, Abas dan Mak Dirin. Mereka gugur karena dihujani Belanda dengan tembakan saat merusak jembatan Titian Dalam agar pasukan Belanda tidak bisa masuk ke Koto Tinggi tempat para pimpinan PDRI.

Meski hanya bersenjatakan kampak, namun Syarif MP kala itu berhasil membunuh seorang tentara Belanda dengan kampaknya.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara dengan membangun Monumen Bela Negara yang terletak di Jorong Sungai Siriah.

“Monumen telah siap 90 persen. Hanya akses jalan masih belum memadai menuju kesana,” harapnya.

Metrial pun turut menjelaskan perbedaan PDRI dengan PRRI agar masyarakat khususnya generasi muda tidak rancu.

“PDRI dan PRRI dua hal berbeda. Baik konteks maupun waktu. PDRI periode 1948-1949, sedangkan PRRI di tahun 1949-1950. PDRI merupakan penyelamat negara, sementara PRRI bentuk ketidakpuasaan atas pemerintah pusat. Semoga sejarah tidak diputarbalikkan. Kasihan anak cucu nantinya, jika kejadian masa lalu dipelintir dari aslinya,” pungkasnya.

Sehari terasa tak cukup menjelajahi Nagari Koto Tinggi. Masih banyak objek lainnya yang menarik mata dan hati. Seperti Air Terjun Lubuk Bulan, Goa Imam Bonjol dan kawasan Mangani yang konon katanya merupakan ladang emas, mangan dan bahan alam berharga lainnya. (indonesia.go.id)