Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menerapkan pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
Namun demikian, penerapan WFH tidak mengurangi komitmen ASN terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Pada hari pertama implementasi, ratusan ASN tetap turun langsung mengikuti kerja bakti dalam program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indonesia) yang dilaksanakan secara serentak.
Sejak pagi hari, para pegawai dari berbagai perangkat daerah terlihat membersihkan bantaran Kali Tebu, mulai dari kawasan Jembatan Pogot hingga Jembatan Kedinding Asrori di Tanah Kali Kedinding. Kegiatan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan pembagian sekitar 70 zona kerja yang melibatkan perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa kerja bakti tetap menjadi kewajiban rutin ASN meskipun skema kerja fleksibel diberlakukan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yakni di lingkungan kantor setiap Selasa dan di fasilitas umum setiap Jumat.
Menurutnya, pelaksanaan kerja bakti di kawasan Kali Tebu memiliki cakupan yang cukup luas, dengan panjang area hampir lima kilometer. Pembersihan difokuskan pada pengangkatan sampah serta material yang berpotensi mengganggu keamanan dan kebersihan lingkungan.
Setelah kegiatan kerja bakti selesai, ASN kembali menjalankan tugas sesuai dengan pengaturan kerja yang berlaku, baik dari kantor maupun dari rumah. Pemkot Surabaya menegaskan bahwa WFH bukanlah bentuk pelonggaran kerja, melainkan tetap mengedepankan produktivitas dan disiplin.
Pengawasan terhadap kinerja ASN dilakukan melalui sistem digital yang memungkinkan pemantauan secara real time. Mekanisme ini mencakup absensi yang dilakukan tiga kali sehari serta evaluasi capaian kinerja oleh atasan langsung. Sistem tersebut juga mampu mendeteksi lokasi kerja pegawai, termasuk jika berada di luar kota.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sanksi berjenjang bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban kerja. Mulai dari teguran hingga sanksi berat dapat diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Meski menerapkan pola kerja fleksibel, Pemkot memastikan layanan publik tetap berjalan optimal. Sejumlah perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan darurat, tetap beroperasi penuh dari kantor.
Dengan kombinasi antara fleksibilitas kerja dan penguatan disiplin, Pemkot Surabaya berupaya menjaga keseimbangan antara produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan kota. (tas)