Pemerintah menargetkan tahun 2019 nanti, semua bidang tanah di Bali sudah akan memiliki sertifikat. Ini yang paling cepat, karena daerah-daerah lain bisa sampai tahun 2015 mendatang tahun ini, pemerintah menargetkan akan membagikan 200.000 sertifikat untuk pemilik tanah di Bali.
“Di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Saat ini yang diberikan baru 46 juta,” kata Presiden Joko Widodo saat menyerahkan 5.903 sertifikat untuk Provinsi Bali, di Lapangan Bajra Sandi Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Jumat (4/8) siang.
Dengan adanya sertifikat, diyakini Presiden, akan menghindari adanya sengketa tanah. Saat ini ada ribuan sengketa yang harus diselesaikan. Karena itu, Presiden berpesan kepada yang sudah menerima sertifikat tanah untuk merawat dan menjaga sertifikat itu.
“Saya titip yang pertama, sertifikat ini tolong dicarikan plastik agar tak rusak, kedua difotokopi agar kalau hilang mudah diurus lagi di BPN,” ucap Presiden.
Presiden Jokowi juga mengingatkan warga agar memanfaatkan sertifikat tanah secara hati-hati terutama saat digunakan sebagai agunan pinjaman di bank.
“Kalkukasi dulu bunga dan pokoknya, bisa nyicil gak? Kalau enggak bisa jangan dipaksakan, hati-hati jangan sampai sertifikatnya disita bank,” pesan Jokowi.
Menurut Presiden, pemerintah menargetkan tahun 2017 bisa menyerahkan lima juta sertifikat tanah. Tahun depan tujuh juta, tahun depannya lagi sembilan juta sudah dibagikan.
“Saya yakin Pak Sofyan ini bekerja siang malam untuk segera memberikan sertifikat kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil yang hadir di acara tersebut.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. (sak)