Hingga batas waktu ditutup pada Sabtu (26/8) pukul 23:59, sebanyak 30.715 pendaftar telah mengajukan lamaran untuk mengisi 1.684 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung (MA).
“Dari data SSCN BKN per 26 Agustus 2017, total pelamar untuk MA tercatat sebanyak 30.715 pendaftar dari 1.684 kuota formasi Calon Hakim yang ditetapkan,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam pesan tertulisnya Senin (28/8) siang.
Selanjutnya pada 5 September 2017 akan diumumkan peserta yang lolos Seleksi Berkas Administrasi, disertai dengan jadwal Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Abdullah, SH, MS, meminta para peserta yang sudah mengajukan berkas lamaran menjadi Calon Hakim untuk mempersiapkan mentalnya, belajar dan mempersiapkan diri dengan berlatih dengan baik.
“Jangan mudah tergiur dengan pihak- pihak yang menjanjikan kelulusan atau dapat membantu untuk dapat diterima sebagai Calon Hakim, oleh karena hasil proses ini dilakukan oleh mesin yang tidak dapat dimanipulasi,” pesan Abdullah.
Penjaga Tahanan
Secara keseluruhan, menurut Kepala Biro Humas BKD Moh. Ridwan terdapat 1.083.230 orang yang telah mendaftarkan diri untuk mengisi formasi CPBS di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui portal https://sscn.bkn.go.id/.
Selain formasi Calon Hakim, untuk formasi lulusan SMA/D3 Kemenkumham, total pendaftar Penjaga Tahanan tercatat sebanyak 634.131 dari 13.720 kuota formasi, sedangkan untuk formasi Pemeriksa Keimigrasian Terampil mencapai 20.719 pelamar dari 30 kuota formasi yang ditetapkan.
Ia menyebutkan, berkas lamaran formasi SMA/D3 Kemenkumham dan Calon Hakim MA diterima paling lambat 31 Agustus 2017. Sedangkan pendaftaran online SSCN untuk formasi S1 Kemenkumham masih terus berlangsung hingga 31 Agustus 2017 mendatang.
Bagi pelamar yang masih terkendala dengan NIK dan Nomor KK pada proses pendaftaran SSCN, Kepala Biro Humas BKN itu menyarankan untuk langsung menghubungi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) yang beralamat Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon: (021) 7989737; Halo Dukcapil (021) 1500537; WA/SMS 08118005373. (sak)