Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing menyebabkan rumah tangga nelayan Indonesia berkurang sebanyak 50 persen dalam kurun waktu 10 tahun.
Berdasarkan data WWF tahun 2015, di Indonesia pada tahun 2003 ada 1,6 juta keluarga nelayan namun menjadi hanya 800 ribu pada tahun 2013. Tak hanya itu, IUU fishing juga mengancam sekitar 65 persen terumbu karang Indonesia yang merupakan habitat dan tempat reproduksi ikan.
Maka demi menjaga kedaulatan negara serta keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap hasil kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terutama Satgas 115 dalam memberantas IUU fishing.
Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya Indonesia dalam memenuhi kesepakatan politis global Sustainable Development Goals poin 14 yaitu perlindungan lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya ikan. Dunia telah menentukan bahwa pada 2020 “overfishing”, IUU Fishing, dan “destructive fishing practices” harus dihentikan.
Dukungan disampaikan saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi nasional Satgas 115 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (11/7).
Sampai saat ini, upaya KKP telah membuahkan hasil, dimana nilai tukar nelayan secara stabil meningkat sejak tahun 2014 (104,63) sampai tahun 2016 (108,24). Sumbangan subsektor perikanan dalam PDB pun terus meningkat dari 2,14 di tahun 2012 menjadi 2,51 di tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 2,56 di tahun 2016.
Mulai 2014, neraca perdagangan komoditas ikan Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 2009 berada di atas Thailand. Pada 2014, nilai komoditas ikan Indonesia kurang lebih 4 miliar dolar AS, sedangkan Thailand tercatat kurang dari 4 miliar dolar AS. Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,71 persen per tahun, dibandingkan dengan Thailand yang mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,67 persen.
“Angka-angka yang saya sebutkan memperlihatkan manfaat pemberantasan illegal fishing terhadap perekonomian negara,” imbuh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi mengaku pihaknya terus mengupayakan berbagai solusi untuk melakukan pemberantasan illegal fishing. Menurutnya penegakan hukum saja tidaklah cukup untuk memulihkan kembali laut yang sudah terdampak. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah dengan mengakui hak laut (ocean rights) sebagai perangkat (means) untuk mencapai kesehatan laut (healthy ocean).
“Kita selalu berfikir bahwa laut dan isinya merupakan objek. Ini justru menimbulkan kecenderungan tindakan eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan jangka pendek manusia,” terang Menteri Susi dalam pemaparannya sebagai keynote speaker.
Inilah yang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebut sebagai tantangan utama dalam pemberantasan IUUF yaitu mewujudkan keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Luhut, sulit menciptakan kesepahaman di antara masyarakat khususnya mengenai larangan kapal cantrang dan larangan praktik perikanan destruktif.
Maka dari itu, Menteri Susi menjelaskan bahwa perlunya pengakuan ocean rights. Di mana ocean rights mengandung konsekuensi diberlakukannya hukuman (sanksi) apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Selain itu, pengakuan ocean rights mengandung implikasi bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga hak laut.
“Memberlakukan laut setara dengan manusia sebagai subjek hukum melahirkan pemikiran untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap manusia atau korporasi yang melanggar hak laut,” tegas Menteri Susi.
Ini dinilai sangat penting, sebab sebanyak 2/3 nilai ekonomi laut ini dihasilkan dari aset yang sangat bergantung pada healthy ocean. Sementara itu, aset utama dari laut paling sedikit bernilai 24 triliun dolar AS.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rochmat mewakili Jaksa Agung RI menyatakan bahwa tindak pidana di bidang kelautan merupakan kejahatan terorganisir, sehingga tidak jarang pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas. Sementara faktanya penegakkan hukum sering kali masih hanya sebatas menyasar para pelaku di lapangan saja. Hal tersebut disebabkan karena tidak mampu menyentuh aktor intelektualnya, yang biasanya berbadan hukum atau korporasi.
Mengatasi itu, pihaknya mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Pengaturan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut relatif lebih luas dan rinci, meliputi penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum termasuk di dalamnya tindak pidana perikanan.
“Kita semua yakin bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajarannya mampu menyusun berbagai kebijakan-kebijakan inovatif yang meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghilangkan permasalahan sosial kawasan pesisir tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup,” terang Menteri Luhut mengakhiri sambutannya. (sak)