Presiden Joko Widodo mengaku tidak habis mengerti, pada awal-awal memimpin negara ini dirinya dikatakan ndeso dan klemar-klemer, tidak tegas. Namun begitu, saat ingin menegakkan Undang-Undang (UU), menegakan hukum, malah dirinya disebut menjadi otoriter, menjadi diktator.
“Yang benar yang mana?” kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya menjawab wartawan usai meresmikan Museum Keris Nusantara Surakarta, di Jalan Bhayangkara, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/8) siang.
Presiden menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, dan masing-masing lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri. “Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang melaksanakan program-program yang ada,” ujarnya.
Eksekutif misalnya dan lembaga-lembaga yang lain yang ada, lembaga negara yang ada, juga ada pers, media, ada lembaga swadaya masyarakat ada. Ada masyarakat itu sendiri. “Semuanya mengawasi,” terang Presiden.
Presiden menegaskan bahwa negara ini negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi, dan tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter.
“Tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Tidak akan ada,” tegas Presiden. (sak)