Menyikapi isu rencana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke kota lain, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan kajian khusus dari sisi akademisi. Hasil kajian yang dilakukan oleh tim kajian ITS tersebut dipaparkan dalam Press Conference yang digelar sebagai rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-72 di kampus ITS, Kamis (17/8) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, rektor bersama para pakar ITS yang terlibat dalam tim kajian menyampaikan hasil kajian tentang alasan kelayakan pemindahan ibukota, serta kriteria ibukota yang sesuai untuk Indonesia di masa depan.
Dituturkan Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScEs Ph D, ada berbagai alasan yang menyebabkan Jakarta sudah tidak layak menjadi ibukota Negara Indonesia.
Dari segi penunjukan kota Jakarta sebagai ibukota di masa awal kemerdekaan, tidak melihat kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota negara.
Alasan selanjutnya, pembangunan kota Jakarta bersifat konurbasi. ”Artinya, terjadi kecenderungan kota yang menyebabkan daerah sekitar bergantung ke Jakarta dan tereksploitasi,” jelasnya.
Kemudian dalam perspektif negara kepulauan, lanjut Joni, ketimpangan pembangunan sangatlah terlihat. Tercatat 81 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia tahun 2015 dikuasai oleh Pulau Jawa dan Sumatera.
Pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat tersebut mengarah pada pembangunan berbasis ke daerah, bukan maritim.
“Padahal pemerintah Indonesia sekarang ingin mengembangkan pembangunan ekonomi berdasarkan kemaritiman sebagai sokogurunya,” ulas guru besar Teknik Lingkungan.
Selain hal tersebut, kondisi Jakarta memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang mengkhawatirkan dan mengganggu kinerja pejabat tinggi dalam mengelola negara, misalnya saja masalah kemacetan.
“Di Jakarta bila Hari Buruh saja, itu sudah macet parah,” ungkap Prof Ir Johan Silas, pakar arsitektur ITS, salah satu anggota tim kajian yang sudah cukup senior.
Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, maka kajian yang dilakukan oleh ITS adalah merumuskan tiga karakter ibukota baru Indonesia di masa depan. Karakter pertama, ibukota baru Indonesia adalah kota marina. Yakni kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritim.
Karakteristik berikutnya, kota tersebut mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing-masing daerah. “Kemudian koneksi antara kota inti dan pendukung akan efisien dan efektif jika dilakukan dengan pemanfaatan berbasis iptek,” sambung Prof Johan.
Untuk menjawab hal tersebut, ITS mengusulkan kriteria pemilihan ibukota Indonesia baru yang juga mencirikan Indonesia sebagai ibukota marina. Pertama, lokasi ibukota mencirikan Archipelago Capital City yang memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.
Kemudian untuk mengatasi ketimpangan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, lokasi ibukota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia.
“Kajian yang dilakukan tim Geofisika ITS, titik tengah Indonesia berada di antara Kaltim dan Sulteng,” papar Joni lagi. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak sepakatnya hasil kajian akademis ITS terhadap rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibukota ke Palangkaraya, Kalteng.
Adapun kriteria lain pemilihan ibukota baru yang diusulkan ITS di antaranya adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah ‘muka’ Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan.
Hasil kajian yang sedikitnya dilakukan oleh tim dosen dari multidisiplin ilnu di ITS tersebut memang belum disampaikan ke pemerintah. “Kita masih menunggu respon dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu, oleh karenanya kita paparkan dulu dalam jumpa pers ini,” pungkas Johan Silas.
Dalam acara jumpa media tersebut, pakar-pakar tim kajian yang dihadirkan selain Prof Johan Silas adalah Tony Dwi Susanto ST MT PhD (pakar IT dari departemen Sistem Informasi), Ir Tri Achmadi PhD (pakar transportasi laut dari departemen Teknik Transportasi Laut), Ir Putu Rudy Satiawan MSc (pakar tata kota dari departemen Perencanaan Wilayah dan Kota), dan Adjie Pamungkas ST MDev.Plg PhD (pakar tata kota yang juga kepala departemen Perencanaan Wilayah dan Kota). (sak)