Tol laut merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk mengembangkan sektor kemaritiman. Sayangnya berdasarkan hasil penelitian dari Tim Kajian Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilm Pengetahuan Indonesia (LIPI), pembangunan tol laut belum efektif dengan konsep dari pelabuhan ke pelabuhan atau lebih dikenal port to port.
Oleh karena itu, LIPI pun mendorong tol laut tidak hanya berdimensi port to port saja. Sebab, konsep itu menyebabkan masih adanya disparitas harga terutama di daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil. Biaya distribusi logistik di Indonesia masih cukup besar.
“Kalau konsepnya port to port, maka yang merasakan manfaat adalah masyarakat sekitar pelabuhan saja,” ujar Panky Tri Febiyansah, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dalam kegiatan Media Briefing “Peran Infrastruktur Ekonomi Dalam Industri Maritim Nasional” di Media Center LIPI Pusat Jakarta, beberapa waktu lalu.
Panky mengatakan, kondisi mahalnya biaya logistik masih disebabkan karena waktu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan masih lama, belum mencapai target dua hari.
Waktu tersebut, lanjutnya, berimplikasi terhadap biaya logistik di darat. Apalagi ketika kapal menunggu di laut juga menghabiskan dana tambahan.
“Posisi kapal di laut itu kan mesinnya tetap menyala, sehingga akan memakan biaya tambahan jika waktu dwelling time lama,” imbuhnya.
Selain itu, kesenjangan aktivitas ekonomi antar pulau juga mengakibatkan bengkaknya biaya distribusi logistik. Berdasarkan data LIPI tahun 2016, masih terdapat kesenjangan aktivitas ekonomi antara Jawa dengan wilayah lainnya, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Aktivitas ekonomi di Jawa untuk kebutuhan primer mencapai 60%. Sementara, di wilayah Sulawesi angkanya hanya mencapai 20,96% dan Nusa Tenggara mencapai 8,71%. Adapun aktivitas ekonomi di Kepulauan Maluku dan Papua mencapai 10,17%.
Menurut Panky, dimensi perspektif atas tol laut seharusnya mulai diperluas menjadi door-port to port-door, sehingga terjadi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan konsep ini, pembangunan tol laut juga akan mempertimbangkan aspek lain. Hasilnya adalah tol laut lebih efektif menekan biaya transportasi logistik dan mendorong pemerataan ekonomi.
Selanjutnya, pada pulau-pulau utama perlu adanya pembangunan jalan desa dengan melakukan optimalisasi dana desa untuk pengembangan dan peningkatan kualitas jalan. “Syaratnya harus terintegrasi dengan sistem logistik nasional atau konsep tol laut,” lanjutnya.
Selain itu, diperlukan juga peningkatan keahlian pekerja dan pelaku usaha industri logistik. Keahlian ini perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan vokasi atau melalui pelatihan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang fokus pada sistem logistik.
Untuk menyentuh wilayah pulau-pulau kecil, Panky berpendapat perlunya memberdayakan pelayaran rakyat sebagai saluran arteri ke pulau-pulau kecil dan alternatif pelayaran perintis. Untuk itu, diperlukan subsidi asuransi kapal agar pemilik kapal mampu mengembangkan usahanya.
“Pelayaran rakyat perlu didorong karena potensial untuk menyerap tenaga kerja dan membantu mengurangi disparitas harga,” pungkasnya. (sak)