Ditengah ketidakstabilan perekonomian global di tahun 2017, Bank Jatim mampu menunjukan pertumbuhan dan performa kinerja keuagan yang bagus. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) laba Bank Jatim pada 2017 sebesar Rp 1,16 triliun atau tumbuh 12,76 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dirut Bank Jatim, Suroso menegaskan tidak banyak bank-bank yang ada, mengalami pertumbuhan dengan meraup laba sekitar 12,76 persen dalam ketidakstabilan perekonomian global seperti ini. Sedang untuk kerdiat tumbuh 7,01 atau sebesar Rp 31,75 triliun (YoY). Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencatat pertumbuhan 21,48 persen atau Rp 39,84 triliun.
“Ini artinya ada tren masyarakat masih percaya dengan Bank Jatim. Sedang Casa rasio Bank Jatim selalu berada diatas 65 persen di tahun 2017, atau sebesar 69,89 persen,” lanjut mantan Dirut Bank UMKM ini usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Selasa (20/2).
Begitupula dengan tren harga saham bank Jatim (BJTM) juga mengalami kenaikan. Mengingat selama tahun 2017, pertumbuhan harga saham BJTM mencapai 17,60persn yang ditutup pada level Rp 710/lembar di penghujung tahun 2017. ”Waku awal saya masuk harga saham Bank Jatim sekitar Rp 420/saham dan kini sudah naik fantas sebesar Rp 710,” lanjutnya.
Di tahun ini 2018, BJTM membukukan harga saham tertinggi dalam sejarah sejak IPO di 2012 yaitu sebesar Rp 840/lembar saham di bulan April 2017. Sedang NPL (tungakan) mengalami penurunan dari 4,77 persen menjadi 4,5 persen.
Terpisah, terkait pendirian bank Umum Syariah (BUS) Dirut Bank Jatim, Soeroso pastikan Bank Umum Syariah (BUS) akan diluncurkan Juli 2018. Dimana untuk tambahan modal setor akan diambilkan dari dana Silpa anggaran 2017 sekitar Rp 850 miliar dan dari Bank Jatim sekitar Rp 520 miliar.
“Kami berharap pada bulan Juli 2018 diupayakan BUS sudah diluncurkan. Tapi sekarang ini kami berupaya menutup modal disetor menuju buku dua minimal Rp 1 triliun,” tegas Soeroso.
Ditambahkannya, molornya peluncuran BUS dikarenakan pihak Otoritas Jasa Keuangan menolak memberikan ijin pendirian BUS jika modal fisetor kurang dar Rp 1 triliun. Sebaliknnya, jika tidak ada izin dari OJK, maka akte pendirian yang dikeluarkan oleh Depkum HAM tidak akan dikeluarkan.
“Karena itu waktu kami konsultasi ke DepkumHAM menolak mengeluarkan akte pendirian sebelum ada izin dari OJK. Untuk itu Pemprov Jatim terus berupaya mencari tambahan untuk modal disetor minimal Rp1 triliun,” paparnya.
Menurutnya, sebenarnya Pemprov dan DPRD Jatim terus mendorong agar BUS segera terealisasi. Mengingat peluang Bank Jatim bergerak di Syariah masih memiliki nssabah tinggi. Ini karena Jatim banyak memiliki pondok pesantren yang notabene menunggu BUS.
“Untuk itu kami terus berusaha agar BUS dapat diluncurkan Juli 2018 ini. Dengan begitu Bank Jatim sebagai induk akan bisa bersaing dengan bank lainnya,” lanjut Soeroso. (ita)