Penutupan Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN.1) ditandai dengan penandatanganan janji perjuangan menggerakan perempuan nasionalis untuk mewujudkan keadilan sosial, Senin (12/3).
“Hal ini sesuai pesan Ketum Megawati bahwa militansi perjuangan ideologis yang panjang akan mudah kita jalani bila kita ikhlas dan gembira,” kata Eva K Sundari, Sekretaris Badiklatpus DPP PDI Perjuangan.
Selanjutnya, para peserta melakukan joget bersama Maumere dan Jaran Goyang. Kegiatan joget diikuti 150 Sarinah peserta kaderisasi dan seluruh panitia termasuk Sri Rahayu, Ketua Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP PDI Perjuangan dan Eva K Sundari sendiri.
“Semua menggunakan kebaya putih dan berkain Nusantara serta kerudung bu Fatmawati berwarna merah bagi yang muslim,” jelas Eva K sundari melalui rilisnya.
Rampak Sarinah memilih kebaya sebagai wujud atas amanah Trisakti ketiga yaitu Berkepribadian dalam Kebudayaan. Hasil riset menunjukkan bahwa sudah sejak dahulu kebaya adalah pakaian ibu-ibu berbagai suku di Nusantara.
Gerakan Rampak Sarinah mendukung gagasan dan bekerjasama dengan komunitas perempuan lain untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan Hari Ibu tanggal 22 Desember sekaligus sebagai Hari Berkebaya Nasional.
“Penetapan Hari Berkebaya Nasional ini akan menjadi salah satu alasan untuk mengusulkan Kebaya sebagai warisan budaya Nusantara/ Indonesia kepada Unesco,” kata anggota DPR RI tersebut.
Usulan tersebut disampaikan Sri Rahayu pada pidato penutupan PKKPN.1 di Kinasih Depok. Penutupan dilaksanakan Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Utut Adianto.
“Rampak Sarinah mengajak semua perempuan untuk membangun gerakan perempuan berdasar ideologi negara yaitu Pancasila sekaligus menjalankan tugas peradaban sebagai pendidik pertama dan pembentuk karakter nasionalis kepada anak-anak dan keluarga,” kata Eva.
Sebagaimana pesan Sukarno, lanjutnya, perempuan harus mengatasi ketertinggalan mereka untuk menjadi sama kuat dengan laki-laki agar menjadi 2 sayap Garuda untuk terbang tinggi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (ist)