Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia (RI)-Malaysia saat ini tengah mempersiapkan perundingan kedelapan batas maritim kedua negara, khususnya di Selat Sulawesi.
“Kemungkinan pasca-pemilu Malaysia di bulan Mei perundingan dengan Utusan Khusus Malaysia akan dilakukan,” kata Eddy Pratomo, Utusan Khusus Presiden Bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, di kantornya Jl Teuku Umar, Jakarta, Selasa (3/4) siang.
Menunggu pelaksanaan perundingan kedelapan itu, menurut Eddy, kantor UKP PBM RI-Malaysia kini memformulasikan hasil bahasan tim teknis kedua negara yang dilaksanakan di Bandung awal Maret lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan tim pakar yang digelar pertengahan bulan Maret, di Jakarta.
Dalam diskusi dengan tim pakar yang digelar di Jakarta itu hadir antara lain mantan Menlu Hasan Wirayuda, pakar hukum laut internasional Prof Etty Agoes dan Prof Hasjim Jalal, mantan Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Prof Dr Havas Ogroeseno, dan ahli hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana.
Selain itu, menurut Eddy, pihaknya juga menawarkan dilaksanakannya informal meeting sebagai upaya lebih memperdalam persiapan perundingan formal dalam pembahasan yang akan dilakukanutusan khusus kedua negara.
“Informal meeting ini bisa dilaksanakan di Indonesia ataupun di Malaysia,” jelas Eddy seraya menambahkan, dirinya menunggu jawaban dari utusan khusus Malaysia terkait waktu yang pasti penyelenggaraan informal meeting itu,
Segmen Baru
Utusan Khusus Presiden bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, Eddy Pratomo, menyampaikan bahwa usai perudingan kedelapan nanti maka pihaknya akan membuka segmen baru perundingan batas maritim dengan Malaysia.
“Perundingan kedelapan diharapkan dapat menuntaskan batas teritorial di segmen Laut Sulawesi. Selanjutnya, kita akan membuka babak baru perundingan dengan membahas area batas maritim di sekitar Laut Natuna,” jelas Eddy.
Untuk itu, menurut Eddy Pratomo, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan tim teknis inter kementerian untuk meninjau langsung batas maritim RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Peninjauan ini, lanjut Utusan Khusus Presiden bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia itu, dimaksudkan untuk melihat secara langsung situasi dan konfigurasi pantai di sekitar lokasi yang akan dibahas, yakni di sekitar Natuna.
“Kita juga akan menyerap masukan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, Pemkab Sambas, Universitas Tanjung Pura, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terkait dengan kepentingan perundingan batas maritim RI-Malaysia di wilayah Laut Kalimantan Barat tersebut,” pungkas Eddy. (sak)