Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk diperhatikan penyediaan perumahan yang layak bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), prajurit TNI dan anggota Polri.
Sebab saat ini berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah yang bersifat permanen.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengaku sengaja mengundang Ketua Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Dirut bank-bank BUMN, Dirut Bank DKI dan Bank Jabar Banten (BJB), Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), serta Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri) untuk membicarakan langkah-langkah terobosan dari sisi pembiayaan.
“Terutama dengan memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah, sehingga ada tambahan alternatif model pembiayaan di luar skema pembiayaan perumahan yang sudah ada,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI, dan Polri, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (16/4) sore.
Dengan langkah terobosan terutama dari sisi pembiayaan ini, Presiden Jokowi berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat.
Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya dan kemudian semakin berkonsentrasi dalam bekerja serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara.
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir pemerintah bukan hanya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, bendungan, listrik, dan jalan di seluruh pelosok tanah air tetapi pemerintah juga melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
Untuk tahun 2018 ini, Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan backlog atau selisih pasokan dan permintaan rumah yang mencapai 11,4 juta. (sak)