Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (17/4), sore ini meninjau proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Saat ini, pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan dikerjakan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kurun waktu dua tahun sejak pemancangan, bandara tersebut diperkirakan dapat mulai diuji coba pada Mei mendatang.
“Insyaallah nanti bulan depan sudah akan kita coba mulai tanggal 24 Mei. Nanti akan kita lihat apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki di sini. Airport Kertajati yang bisa menampung kurang lebih 5,6 juta penumpang (tahap pertama) ini merupakan airport terbesar setelah Soekarno-Hatta,” ujar Presiden setelah peninjauan, Selasa (17/4).
Bandara yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu memiliki landas pacu atau runway berukuran 2.500×60 meter dan akan diperpanjang menjadi 3.000×60 meter.
Ke depannya, pemerintah juga akan mengembangkan bandara dan kawasan sekitarnya hingga terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti kereta api yang langsung menuju ke bandara tersebut.
“Ini juga nanti akan dikoneksikan dengan tol. Bisa masuk ke Cipali,” tutur Presiden.
Selain itu, Presiden mengatakan, Bandara Kertajati ini nantinya juga akan menjadi bandara keberangkatan jemaah haji yang rencananya akan dimulai pada musim haji tahun ini.
“Tadi saya tanya ke Angkasa Pura siap, ke Garuda juga siap. Arus mudik juga sudah dipakai,” ucapnya.
Lebih lanjut, dari pembangunan yang dilakukan ini, Presiden Jokowi mengapresiasi skema pendanaan dan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Presiden berharap skema kerja sama ini juga dapat dilakukan di dalam pembangunan-pembangunan lainnya.
“Yang saya senang, ini merupakan kerja sama pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, dan swasta. Ini bisa bergabung dan pengerjaannya cepat sekali. Kita ini mencari model-model bisnis yang mempercepat pembiayaan agar infrastruktur cepat diselesaikan,” ujarnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini antara lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Majalengka Sutrisno. (sak)