Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I (periode Januari-Maret) Tahun 2018 yang mencapai Rp 185,3 triliun.
Jumlah ini meningkat 11,8% dari periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 165,8 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 201.239 tenaga kerja Indonesia.
Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi triwulan pertama tersebut memberikan harapan bagi pencapaian target realisasi investasi tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 765,0 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level kisaran 5,4%.
Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang bertujuan mendukung kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan TKA (yang tetap harus memenuhi kualifikasi persyaratan) dan mempercepat layanan izin TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia, sehingga penyelesaian konstruksi dan operasi produksi proyek investasi dapat segera terwujud.
Di samping itu, penyederhanaan perizinan berusaha kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, diyakini akan dapat mengakselerasi peningkatan realisasi investasi di Indonesia. “Untuk itu, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah semua instansi terkait di pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kemudahan perizinan berusaha tersebut,” demikian Tom Lembong menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Senin (30/4).
Selama Triwulan I Tahun 2018, realisasi PMDN sebesar Rp 76,4 triliun, naik 11,0% dari Rp 68,8 triliun pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp 108,9 triliun, naik 12,4% dari Rp 97,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017.
BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,0 triliun, 19,9 %); DKI Jakarta (Rp 28,9 triliun, 15,6%); Jawa Tengah (Rp 16,1 triliun, 8,7%); Banten (Rp 15,5 triliun, 8,4%); dan Riau (Rp 9,1 triliun, 4,9%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 27,6 triliun, 14,9%); Industri Logam, Mesin dan Elektronik (Rp 22,7 triliun, 12,3%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 19,3 triliun, 10,4%); Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 17,9 triliun, 9,6%), serta Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 14,7 triliun, 7,9%).
Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,6 miliar, 32,6%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 16,7%); Korea Selatan (US$ 0,9 miliar, 11,6%); R. R. Tiongkok (US$ 0,7 miliar, 8,3%) dan Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar, 6,3%).
Sebagai daya tarik lainnya dalam upaya peningkatan daya saing iklim investasi Indonesia, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan tax holiday.
“Ini memberikan kemudahan, kepastian dan penyederhanaan pemberian insentif tax holiday, diharapkan akan mendorong peningkatan investasi di bidang-bidang usaha prioritas yang tergolong industri pionir,” ujar Tom Lembong.
Selanjutnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Azhar Lubis menjelaskan bahwa realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I Tahun 2018 mencapai 201.239 orang dengan rincian sebanyak 103.982 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 97.257 orang pada proyek PMA.
Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi PMDN dan PMA di luar Jawa tercatat sebesar Rp 73,5 triliun atau setara dengan 39,7% dari total realisasi investasi Triwulan I Tahun 2018. (sak)