Bank Indonesia (BI) dan sejumlah bank di Indonesia meluncurkan kartu debet dan ATM berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Garuda secara bersama di kantor pusat BI, Jakarta, pekan lalu.
“Kami juga mendengar dukungan penuh dari pemerintah bahwa GPN ini akan menjadi suatu sistem yang akan membuat sistem pembayaram aman, efisien, dan lancar,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo.
Sampai dengan April 2018, BI telah melakukan implementasi GPN dengan memberikan persetujuan penerbitan kartu berlogo GPN Garuda kepada 98 penerbit.
Agus menjelaskan peluncuran GPN merupakan momentum penting implementasi cetak biru sistem pembayaran Indonesia. GPN menghilangkan fragmentasi sistem melalui interoperabilitas antarpenyelenggara jasa sistem pembayaran.
GPN menata ulang infrastruktur sistem pembayaran melalui penyelenggaraan lembaga standar, lembaga “switching”, dan lembaga “services”.
Ia juga mengatakan platform sistem pembayaran yang ada masih ekslusif dan juga belum saling terhubung sehingga belum mampu menyediakan ekosistem yang saling melayani.
“Ilustrasi sederhananya adalah banyaknya deretan ATM di mal-mal dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir di supermarket,” ucap Agus.
Fragmentasi tersebut melahirkan inefisiensi seperti biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi menjadi tinggi karena industri perbankan enggan berbagi layanan, misalnya untuk mesin ATM di satu lokasi.
Agus berpendapat investasi berlebih akibat inefisiensi tersebut dapat direlokasi ke daerah di penjuru Tanah Air yang masih kekurangan infrastruktur sistem pembayaran sehingga bisa mendukung inklusi keuangan.
Ke depan, GPN disiapkan untuk dapat memperluas layanan pada transaksi pembayaran dalam jaringan (e-commerce) untuk seluruh instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu dan memperluas kerja sama pemrosesan transaksi dengan prinsipal internasional. “GPN ini tidak dapat ditunda lagi, harus diwujudkan untuk kepentingan bersama,” kata Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjelaskan bahwa GPN mendukung visi pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyatukan sistem pembayaran.
Ia menjelaskan bahwa teknologi itu berkembang begitu pesat. Sistem pembayaran nasional harus dapat diselesaikan secara domestik sebagai wujud kedaulatan.
“Apabila tidak menyelesaikan urusan pembayaran nasional secara domestik, kita habis dilibas karena perekonomian kita didasari dari sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran tergantung sistem pembayaran dari luar, bagaimana kita bisa mengatakan kita berdaulat dan mandiri,” kata Rini. (ant)