Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur untuk tidak berangkat ke Jakarta sehubungan akan diumumkannya hasil perhitungan nyata (Real Count) oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat.
“Saya mohon kepada masyarakat Jawa Timur untuk ikut menjaga prestasi yang telah ditorehkan oleh penyelenggara Pileg dan Pilpres 2019 hingga berjalan dengan sukses, aman dan damai,” pinta Gubernur Khofifah disela-sela acara Silaturahim dan Penyerahan Santunan kepada Keluarga KPPS yang meninggal dunia dalam Pemilu 2019 dan Berbuka Puasa Bersama Gubernur Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (20/5).
Menurutnya penyelenggara Pemilu adalah KPPS, TNI, Polri sampai para Hansip yang berada di RT (rukun tetangga) dan RW (Rukun Warga).
“Apabila ada catatan-catatan yang harus diselesaikan secara hukum bisa diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi). Semua bisa menyampaikan di MK,” jelasnya.
Gubernur Khofifah juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Jatim yang telah menjaga dinamika dan partisipasi politik seiring dengan rasa aman dan kondusif di wilayahnya.
Apalagi, proses Pilpres dan Pileg 2019 telah melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari pendataan pemilih, distribusi prasarana pemilu, pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara.
Dengan panjangnya proses tersebut hingga banyak petugas yang berjatuhan hingga meninggal dunia. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah menyampaikan duka cita yang mendalam.
“Hingga saat ini petugas yang meninggal dunia di Jawa Timur mencapai 135 orang,” ujarnya. Sebagai bentuk rasa dukacita, Pemprov. Jatim berkeputusan memberikan santunan dan penghargaan kepada ahli waris.
“Mereka telah bekerja keras dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan apresiasi,” pungkasnya.
Acara silaturahim dan penyerahan santunan serta buka bersama Gubernur Jawa Timur selain dihadiri Kepala OPD Pemrov Jatim, 30 bupati/walikota se Jatim, KPU dan Bawaslu Jatim, KPU kabupaten/kota, serta para ahli waris. Termasuk 150 guru yang mengajar di SMA yang terletak di sekitar gedung Negara Grahadi Surabaya. (ita)