“Ibu Ketum PDIP sejak 2016 mendukung Pengesahan RUU PKS yang dipersiapkan oleh Komnas Perempuan,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto. Pernyataan tersebut sebagai respon terhadap himbauan Presiden yang disuarakan Ka Staf KSP Jend Moeldoko bahwa Pemerintah berkomitmen mengesahkan RUU PKS di akhir September ini (18/09)).
PDIP melihat bahwa RUU PKS merupakan kebutuhan bagi laki dan perempuan karena kekerasan dapat menghilangkan hak atas penghormatan martabat kemanusiaan kita. Ideologi Pancasila kita menginginkan pembentukan peradaban yang berdasar kemanusiaan, inklusif, kesetaraan dan anti kekerasan terutama bagi yang lemah.
Hasto melanjutkan, bahwa setelah ada kesepakatan tingkat pertama dari RUU Pontren Kamis (19/9) lalu, maka tidak ada lagi alasan Pokja RUU PKS di Komisi 8 untuk tidak memproses RUU PKS hingga final. PDIP yakin bahwa dalam seminggu terakhir ini panja bisa menuntaskan finalisasi UU hingga pengesahan tingkat akhir.
“Ini soal kemauan, bukan kemampuan. Beberapa RUU yang datang belakangan saja bisa diselesaikan maka RUU PKS yang sudah ada di prolegnas selama 3 tahun punya peluang juga untuk disahkan pada DPR periode ini,” tegas Sekjen PDIP.
Dia juga merasa keyakinannya tersebut beralasan karena tidak ada lagi ada hambatan serius terutama karena PP Muhammdiyah dan PBNU juga mendukung RUU PKS ini.
Keyakinan itu juga didukung laporan kemajuan dalam pembahasan panja RUU PKS yang melepas pasal-pasal perkosaan dan pencabulan yang sudah termuat di RUU KUHP.
“Potensi overlap sudah tidak ada, sehingga timus panja RUU PKS bisa fokus membahas pasal2 pemidanaan bentuk2 kejahatan seksual yang tidak ada di rancangan UU KUHP,” kata Hasto.
Pengesahan RUU PKS ini bisa segera meredakan pro dan kontra di masyarakat selain nantinya berkontribusi bagi perbaikan Indonesia yang sudah 10 tahun lebih dalam situasi darurat kejahatan seksual dengan korban perempuan dan anak-anak.
UU PKS juga penting untuk mendukung pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan demi memastikan Peradaban yang ramah terhadap perempuan dan anak yang menjadi kunci pencapaian target SDGs kita di 2030.
PDIP akan memantau kerja para kadernya di Panja RUU PKS agar bekerja sesuai arahan DPP serta akan melakukan upaya-upaya terobosan untuk membantu mereka bekerja optimal.
Meski demikian Hasto Kristiyanto mengingatkan untuk bekerja dengan hati-hati dalam waktu yang singkat, “Panja harus jaga ritme kerja sehingga cerdas, tangkas dan kualitas demi perbaikan bagi perempuan, para korban dan demokrasi kita”, pesan Sekjen PDIP kepada Panja UU PKS. (ist)