Guna menangani pelanggaran dan pelaporan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan menentang atau membuat ujaran kebencian, pemerintah membentuk taskforce dan juga meluncurkan portal Aduan ASN.
“Kami hadir disini untuk memastikan garda terdepan pendukung kebijakan politik bangsa negara kita yakni ASN punya kompetensi tinggi serta jiwa dan semangat kebangsaan yang kuat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate dalam acara Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta, Selasa (12/11).
Sebanyak 11 kementerian/lembaga berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatanganan SKB yang dilakukan Menteri Kominfo, Sekretaris Kementerian PANRB, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
Penandatanganan SKB ini adalah bagian dari tindak lanjut atas pertemuan-pertemuan sebelumnya antar instansi pemerintah yang membahas terkait ASN yang terpapar radikalisme.
Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan joint taskforce dan pembangunan portal Aduan ASN.
Menkominfo mengatakan pihaknya bertugas sebagai fasilitator untuk menyediakan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, yakni portal Aduan ASN dengan domain aduan ASN.id.
Dengan adanya portal ini, diharapkan masyarakat memiliki tempat pengaduan yang tepat terkait radikalisme yang dilakukan oleh ASN. Karena itu, pengaduan yang dilakukan harus didukung oleh data dan bukti-bukti yang memadai sehingga dapat ditindaklanjuti.
Lebih Sistematis
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa keberadaan taskforce nantinya akan membuat penanganan intoleransi dan radikalisme pada ASN menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan cermat.
“Dengan adanya portal aduan ini masyarakat juga sudah bisa terarah dalam melakukan pengaduan-pengaduan kepada pemerintah agar bisa kita tangani bersama,” kata Dwi.
Lebih lanjut, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan terdapat tiga mekanisme dalam menangani aduan ASN.
Pertama, menerima laporan pengaduan masyarakat melalui portal Aduan ASN yang dikelola Kementerian Kominfo.
Kedua, melakukan pembahasan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk melalui portal tersebut. “Terakhir, kita berikan rekomendasi kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) yang bersangkutan,” pungkas Setiawan.
Rekomendasi ini ditembuskan kepada Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan KASN untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi taskforce.
Adapun lima kriteria radikalisme negatif yang dapat diadukan melalui portal tersebut adalah intoleran, anti-sistem, anti-Pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. (sak)