Aliran sungai brantas yang terbentang luas di Jatim dan mengalir sepanjang 340 kilometer melintasi 17 kabupaten/kota di Jatim membutuhkan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Jatim bersama delapan perguruan tinggi negeri di Jatim menggagas program Kuliah Kerja Nyata (KKN) kolaboratif yang dikenal dengan sebutan ‘Brantas Tuntas’.
Delapan perguruan tinggi yang berkolaborasi KKN Brantas Tuntas antara lain Universitas Airlangga (UNAIR), Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Brawijaya (UB).
Juga ada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN). Kedelapan perguruan tinggi negeri itu tergabung dalam paguyuban perguruan tinggi se-Jatim.
Nantinya, jika program tersebut bisa dipadukan dengan program milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS), maka keinginan tersebut akan menghasilkan sungai Brantas yang bersih dan sehat. Akhirnya Insya Allah benar- benar Brantas Tuntas.
“Saya yakin, jika dari hulu di Jatim ada sabers pungli (sapu bersih nyemplung kali), kemudian di hilir ada Brantas Tuntas kalau ini berseiring dengan program KLHK terutama GNPDAS yang dilangsungkan pada hari ini, rasanya Sungai Brantas akan bersih, indah dan sehat,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (5/12).
Ditemui di acara Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) Tahun 2019 di Kaki Gunung Panderman Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu yang juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr Siti Nurbaya, Khofifah meminta kepada masyarakat untuk terus mencintai sungai. Menurutnya, sungai harus ditempatkan sebagai beranda depan dan bukan sebaliknya.
Menurutnya, kalau sebuah rumah beranda belakangnya terdapat sungai, maka kecendurangan yang terjadi adalah membuang sampah ke sungai. Tapi, kalau rumah beranda depannya sungai maka, semuanya akan memberikan suasana yang indah nyaman dan senantiasa menjaga sungai agar sehat tidak tercemari.
Mantan Menteri Sosial RI era Kabinet Kerja itu menyebut, bahwa persoalan yang seringkali terjadi dalam mengatasi persoalan sungai adalah kultur atau budaya dari masyarakatnya.
Kultur yang ada, sebut Gubernur Khofifah, harus dimulai dari sebuah edukasi kepada masyarakat yang paling bawah. Yakni tidak membuang sampah atau limbah pampers bayi ke sungai.
Pemerintah juga akan menyiapkan tempat sampah popok bayi dari kontainer agar sampah popok tidak dibuang ke sungai. Berikutnya adalah pembinaan dan penindakan bagi perusahaan yang membuang limbah yang belum diolah ke sungai.
“Kita sudah memiliki solusi dalam bentuk tempat sampah berbentuk kontainer khusus tempat pembuangan popok bayi. Kota Batu serta Mojokerto sudah mengimplementasikannya, dan popok pempers tersebut dapat juga diolah menjadi vas bunga dan kompos,” jelasnya.
“Ini produktif sekali. Kaitannya dengan program hari ini dimana pemulihan hutan bisa dilakukan kembali. Lingkungan tetap terjaga daya dukungnya. Antara penggunaan pampers yang sudah dipakai biasanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) sekarang ada kelompok dari PR mejadi Rupiah (RP). Saya rasa best practice seperti ini harus ditularkan di banyak tempat,” imbuhnya.
Persoalan lain, sebut Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut adalah regulasi yang membutuhkan sinkronisasi dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami berharap diantara wilayah sungai yang indah itu, dari Gresik, Mojokerto, Surabaya akan bisa menjadi triangle kota yang memiliki potensi besar terbentuknya wisata sungai,” jelasnya. (ita)