Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa kelurahan melakukan input Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
Tentunya, input data itu dilakukan setelah adanya survei. “Setelah dilakukan survey langsung menginput,” kata Kepala Dinas Sosial Surabaya Suharto Wardoyo, Kamis (20/02).
Anang-sapaan Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa input data itu ada historinya di aplikasi SIKS NG lengkap dengan waktu, tanggal, bulan dan tahunnya.
Data-data tersebut ditetapkan tiga bulan sekali, dan terakhir ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Desember 2019. “Nah, data terakhir hingga hari ini, ada 382.795 jiwa yang terdaftar di DTKS,” ujarnya.
Meski begitu, masih ada sisa kuota bagi Pemkot Surabaya untuk menambahkan data tersebut. Apalagi, saat ini ada surat permintaan perbaikan data kependudukan pada DTKS dari Kementerian Sosial kepada seluruh daerah di Indonesia.
Dalam surat tersebut, seluruh daerah diminta untuk memperbaiki data kependudukan bagi anggota rumah tangga di DTKS yang teridentifikasi tidak padan dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri.
“Hingga saat ini, pemadanan itu masih terus kami lakukan, dan pemadanan itu ditarget paling lambat 30 Maret 2020, jadi masih ada waktu,” katanya.
Menurut Anang, data DTKS ini digunakan pemerintah pusat atau Kemensos untuk memberikan berbagai intervensi atau bantuan kepada masyarakat Indonesia, seperti BPJS PBI, PKH, KIP dan Sembako. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya terus berkomitmen untuk memperbaiki dan melengkapi DTKS itu. (ita)