Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali terus mengupayakan stimulus ekonomi bagi para sopir angkutan umum dan ojek online di kabupaten/kota. Bantuan ini diberikan sebagai dampak dari pandemik covid-19 atau virus corona.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemerintah provinsi Jatim saat ini telah menyiapkan bantuan untuk masyarakat di Jatim, terutama juga bagi para sopir angkutan umum, dan online.
“Bantuan nanti bisa berupa sembako, dan uang tunai kepada para sopir angkutan umum dan ojol di Jatim. Oleh karena itu, kami minta kepada pihak organda untuk segera menyetorkan nama dan data para sopir yang by name dan by address kepada pemprov Jatim,”bujarnya saat rapat koordinasi bersama organda, para sopir angkutan umum, serta Ojek online (Ojol) di Gedung negara Grahadi, Minggu (05/04) malam.
Ia juga menyampaikan, untuk mekanisme pendistribusian ini nanti pihaknya juga diatur dengan baik dengan melibatkan pihak kepolisian dan TNI. “Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban para sopir angkutan di Jatim,”harapnya.
Sementara itu Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, bantuan yang diberikan pemprov Jatim kepada para sopir ini telah melalui pertimbangan yang matang dari satgas gugus ekonomi dan para ekonomi di Jatim. Bahwa, transportasi publik ini juga paling terdampak akibat virus corona, yaitu penumpang menjadi turun drastis dan masif.
Oleh karena itu, Pemerintah provinsi Jatim memberikan dua alternatif bantuan tersebut. Diantaranya social savety net atau Jaring pengamanan sosial, yang kedua yaitu skema dari kementerian tenaga kerja yaitu stimulus bagi karyawan yang PHK dan dirumahkan.
“Setelah mendengarkan keluhan dari para sopir tersebut, banyak kategori mitra atau tidak ada hubungannya ketenagakerjaan. Sehingga pemprov Jatim akan memasukan di skema jaring pengamanan sosial. Tapi kalau ada sopir yang ikut perusahaan akan tetap dimasukan di skema kementerian tenaga kerja,” paparnya.
Untuk anggaran yang disiapkan pemprov Jatim, ia mengatakan saat ini terus dilakukan pembahasan dengan pihak DPRD Jatim.
“Yang terpenting yaitu bahwa bantuan ini bisa berjalan tanpa bantuan dan komunikasi dari pihak Kabupaten/kota di Jatim. Artinya, jika para bupati atau walikota merasa bantuan dari pemprov kurang bagi warganya, maka pihak pemprov mempersilahkan bupati/walikota juga memberikan bantuan tersebut kepada warganya,” pungkasnya. (jnr)