Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menaruh perhatian yang cukup serius terhadap pembangunan gender di Jatim. Salah satunya diwujudkan dengan memberikan penghargaan pada sejumlah pihak yang memiliki peranan dalam mewujudkan program pembangunan gender.
Pemberian penghargaan itu dilakukannya dalam kegiatan Rakor Penyusunan dan Implementasi Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak di Jawa Timuryang berlangsung di Hotel Grand Dafam Surabaya, pekan lalu.
Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan, bahwa pada masa Pandemi Covid-19 ini, Indonesia dan Jawa Timur khususnya mengalami persoalan ekonomi dan kesehatan yang begitu berat, dan ini berdampak pada persoalan sosial yang dialami Perempuan dan Anak Jawa Timur.
Mulai dari banyaknya Pekerja Migran Indonesia Perempuan yang di PHK atau dirumahkan, menurunnya ekonomi keluarga, kekerasan pada perempuan dan anak, stress anak yang tinggi, pendidikan anak, kehamilan yang tidak diinginkan.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Indonesia, 2016 menyebutkan, bahwa perempuan dengan suami menganggur berisiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual.
Berdasarkan data Simfoni (Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu dan Anak) per tanggal 20Agustus 2020, sebanyak 933 kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, dengan 40,94% kekerasan seksual; 33,54% fisik; 31,72% psikis.
Sisanya kekerasan lain-lain, bentuk kekerasan bisa lebih dari satu pada satu orang. Berdasarkan tempat kejadiannya: 59,91% di rumah tangga, selebihnya di fasum, tempat kerja, sekolah.
Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan Perempuan haruslah dilakukan secara holistik dengan memperhatikan seluruh aspek Perempuan, yaitu di bidang kesehatan, ekonomi, sosialbudaya, dan pendidikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto mengatakan, bahwa grand design Percepatan Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak hasil Rakor ini, nantinya diharapkan akan menjadi Pedoman Pelaksanaan dan Teknis dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Timur, menuju adaptasi kebiasaan baru atau new normal, yang pada akhirnya menjadikan Jawa Timur lebih Sejahtera.
Bahwa di satu sisi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur terjadi kenaikan dari 90,77 di tahun 2018, naik menjadi 90,91 tahun 2019. Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Jatim, juga naik dari 69,71 (2018) menjadi 73,04 (2019).
Untuk mempertahankan Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Tahun 2020 Kategori Mentor di Jawa Timur yang sudah tiga kali Jatim menerimanya.
Penerima Piagam Penghargaan, Gender Champion:
1. Sri Wahyuningsih SH MPd dari Women Crisis Center “Dian Mutiara Malang”;
2. Sutiah SPd dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Pembangunan Jawa Timur di Malang;
3. Siti Yunia Mazdafiah dari Savy Amira; dan
4. Dewi Winarti SPdI dari PWNU Fatayat Jawa Timur.
Penerima Piagam Penghargaan kepada fasilitator PUG:
1. Drs Syamsul Ma’arif, Pemerharti Gender;
2. Drg Rochendah Soetarmiati MKes dari Pemerhati Gender;
3. Dr Lilik Hamidah MSi dari UIN Sunan Ampel; dan
4. Dr Tri Susantari MSi dari Universitas Airlangga
Penerima Piagam Penghargaan Penyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender:
1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; dan
3. Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
Penerima Piagam Penghargaan Penyedia Sarana dan Prasarana Kantor/Pelayanan yang Responsif Gender:
1. Bapenda Provinsi Jawa Timur;
2. Bappeda Provinsi Jawa Timur;
3. RSUD Dr. Saiful Anwar DI Malang; dan
4. RSUD Dr. Soetomo Di Surabaya. (ita)