Dampak erupsi Gunung Semeru disikapi secara simultan dan sinergis oleh Pemprov Jawa Timur, Pemkab Lumajang dan juga Pemerintah Pusat.
Usai kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, hari ini, pekan lalu, beberapa perencanaan langkah strategis diambil.
Mulai dari penambahan sistem peringatan dini bencana erupsi untuk masyarakat sekitar, memperbanyak panduan jalur evakuasi bencana, hingga rencana mengeruk sedimentasi material di jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru.
Ada dua lokasi di kawasan Gunung Semeru yang dikunjungi Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB Doni Monardo hari ini untuk menginventarisir permasalahan dampak erupsi.
Lokasi pertama yang ditinjau adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Dusun Kajar, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.
Di pos pemantauan tersebut, baik Gubernur Khofifah maupun Kepala BNPB Doni Monardo sama-sama berupaya untuk menginventarisir dampak bencana yang harus diantisipasi ke depan, hingga kondisi terkini aktivitas vulkanik Gunung Semeru.
“Kedatangan kami ke sini adalah kami ingin update dari seluruh proses mulai terjadinya erupsi hingga mitigasi yang harus kita lakukan terkait upaya perlindungan masyarakat di area kondisi rawan bencana ( KRB), proses evakuasinya, dan detail mitigasi dan dampak erupsi Gunung Semeru dengan mengunjungi pos pantau ini. Semua harus termitigasi secara detail terutama yang terkait dengan potensi kebencanaannya sehingga dapat diantisipasi secara komprehensif baik titik kumpul dan pengungsian, jalur evakuasi, saluran lahar dan sebagainya sehingga masyarakat terlindungi ,” papar Gubernur Khofifah.
Di pos tersebut diketahui terkait jangkauan awan panas dan dampaknya akan mengarah kemana saja. Berapa jauh titik aman, dan juga kawasan pemukiman warga mana yang harus dievakuasi kembali.
Gubernur Khofifah menyebutkan, saat ini yang dibutuhkan adalah sistem peringatan dini atau early warning system yang benar dan cepat bagi masyarakat kawasan lereng Semeru. Sehingga menurut Khofifah dibutuhkan lebih banyak pihak yang mampu menyebarluaskan tentang peringatan dini erupsi. Tetapi sumber informasi harus satu pintu agar tidak terjadi dispute.
Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini meminta agar radio komunitas dan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) turut berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Semeru.
Titik kedua yang juga ditinjau Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB adalah kawasan jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru di Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo.
Di sana tampak bahwa sedimentasi material luapan erupsi Gunung Semeru sudah sangat menebal. Bahkan timbunan material di jalur aliran lahar tersebut sudah mencapai lebih 15 meter dari kondisi sebelum erupsi.
Padahal saat ini, potensi erupsi masih belum berhenti dan guguran awan panas masih terus berlangsung. Karena sudah terpetakan, maka dikatakan Gubernur Khofifah dibutuhkan adanya pengerukan di lokasi tersebut agar jalur ini tetap bisa menjadi jalur aman untuk aliran lahar. Dan tidak sampai meluber ke perkampungan rumah warga.
“Untuk jalur aliran lahar di dusun Curah Kobokan ini ketebalan sedimentasi sudah mencapai lebih 15 meter, jadi harus dikeruk. Agar jika ada material dari erupsi gunung, tidak ada yang meluber ke perkampungan warga. Bapak Kepala BNPB tadi langsung kordinasi dengan Menteri PUPR dan tim TNI akan siap mendukung proses pengerukan. Tetapi harus sangat waspada mengingat sedimentasi material gunung Semeru. Pengerukan ini penting supaya kanal saluran lahar tetap bisa mengalir,” kata Khofifah.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Ia mengatakan bahaa pengerukan dibutuhkan untuk mengurangi volume lahar panas di kawasan Curah Kobokan.
“Karena kalau material tidak segera dikurangi maka jika terjadi hujan lebat di hulu akan bisa terbawa ke pemukiman warga dan ini yang harus kita hindari,” kata Doni.
Kepala BNPB Doni Monardo juga menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat adalah point penting yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo saat terjadi bencana. Oleh sebab itu dirinya hadir sebagai bentuk perhatian dan support Pemerintah Pusat kepada daerah dan masyarakat yang mengalami bencana alam seperti saat ini erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
“Kita hadir adalah untuk memastikan bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat bisa berlangsung dengan maksimal artinya dalam kondisi ada bencana alam letusan gunung Semeru kita juga menghadapi persoalan pandemi sehingga kita berharap manajemen untuk penanganan pengungsian harus betul- betul terlaksana dengan baik,” kata Ka.BNPB Doni Monardo.
Sehari sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan bantuan peralatan dan logistik untuk penanganan warga terdampak erupsi gunung Semeru. Bantuan yang diberikan antara lain dua tenda pengungsian yang dilengkapi light tower sebagai penerang saat malam, pengungsian darurat hingga dapur umum.
Bantuan yang diberikan berupa sembako satu ton beras, 500 kardus mi instan, 200 liter minyak goreng, penambah gizi 120 paket serta lauk pauk 120 paket.
Selain memberikan bantuan logistik, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim dan Dinas Sosial juga mengirimkan bantuan tenaga ke lokasi pengungsian di lapangan Kamarkajang Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
Pemprov Jatim juga mengirimkan bantuan berupa cairan pembersih tangan 20 liter, cairan disinfektan 20 liter, masker 5000 pcs, mobil rescue satu unit dan mobil serbaguna dua unit. (ita)