Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para pengelola desa wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk memaksimalkan potensi UMKM di daerahnya masing-masing dengan mensinergikan BUMDES.
Ini penting, karena dengan begitu maka produk UMKM akan menjadi nilai tambah dan daya tarik dari paket wisata yang ditawarkan di masing-masing desa wisata saat yang sama BUMDES juga dapat berkembang.“Produk-produk unggulan UMKM ini akan memperkaya daya tarik yang ditawarkan desa wisata.
Karena saat ini, orang tidak hanya berwisata untuk menikmati keindahan alam saja tapi juga wisata kuliner serta berbelanja oleh-oleh,” kata Khofifah saat menutup Jambore Desa Wisata dan Pokdarwis Tahun 2020 secara virtual dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, pekan lalu.
Khofifah menjelaskan, saat ini Jatim memiliki 479 desa wisata yang tersebar di 38 kab/kota dengan rincian, 23 desa wisata kategori mandiri, 14 desa wisata kategori berkembang dan 442 desa wisata dalam kategori rintisan/potensi.
Dimana, pembagian kategori tersebut berdasarkan Indeks Desa Wisata yang telah disusun Disbudpar Prov Jatim berkolaborasi dengan asosiasi dan akademisi perguruan tinggi dengan memperhitungkan 85 variabel/sub indeks yang telah disusun.
Dari jumlah 479 desa wisata tersebut, lanjut Khofifah, masing-masing memiliki memiliki keunikan tersendiri. Seperti desa wisata alam yakni gunung, pantai, danau/ranu, sungai, goa, dll. Kemudian desa wisata budaya yang menyajikan tradisi, sejarah, keyakinan, kerajinan, makanan tradisional, upacara adat/ agama, dll. Serta desa wisata buatan seperti amusement park, taman bunga, spot selfie, sentra, kebun buah, dan lainnya.
“Pandemi Covid-19, mengubah trend wisata yang dahulunya cenderung ke quantity tourism kini menjadi quality tourism. Konsep ini sendiri erat kaitanya dengan Desa Wisata. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung memilih wisata alam yang memungkinkan untuk melakukan physical distancing,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Untuk itu, di era pandemi ini, destinasi wisata didorong untuk bisa menerapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang telah menetapkan protokol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) sebagai petunjuk bagi pelaku industri pariwisata untuk mereaktifasi kembali usahanya.
Khofifah menambahkan, pengembangan potensi produk unggulan di desa wisata terus dilakukan tidak hanya untuk menggaet wisatawan, tapi juga mendorong pemasarannya tidak hanya di pasar dalam negeri tapi juga ekspor ke mancanegara.
Dimana Pemprov Jatim akan memperkuat sinergi dan kolaborasi program-program antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov untuk ikut mengembangkan potensi desa wisata dan UMKM di dalamnya.
“Sinergi dan kolaborasi program ini misalnya di pengembangan sektor pariwisata, ada Disbudpar Jatim. Di bidang pemberdayaan masyarakat desa ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim. Kemudian di bidang pengembangan produk-produk unggulan desa wisata, seperti kualitas produk dan packaging oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Disperindag Prov. Jatim,” terangnya.
Nantinya, lanjut Khofifah, produk-produk unggulan tersebut diharapkan dapat diekspor ke luar negeri, tentunya dengan tetap memperhatikan aspek kualitas melalui proses quality qontrol (QC) yang baik, kemudian kuantitas dan kontinuitas produk juga harus diperhatikan.
“Bank Indonesia Jatim dan KADIN telah menyiapkan Rumah Kurasi sebagai wadah yang dikhususkan untuk melakukan pengecekan kualitas produk UMKM. Sementara Kemendag awal tahun depan Insya Allah akan membentuk export center di Jawa Timur. Sehingga ketika produk UMKM diekspor ke mancanegara, produk UMKM tersebut telah memenuhi spek yang dibutuhkan,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengapresiasi pelaksanaan Jambore Desa Wisata dan Pokdarwis Tahun 2020 sebagai wadah untuk saling bertukar informasi dan diskusi bisnis antara Pokdarwis dan pelaku desa wisata yang ada di Jatim.
“Sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, asosiasi dan masyarakat di desa wisata ini menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan desa wisata. Apalagi desa wisata ini tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan desa, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya. (ita)