Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat dan mengintensifkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah masing-masing sehingga kekebalan kelompok dapat segera tercapai.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam penjelasannya mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Kamis (04/03).
“Terkait dengan program vaksinasi, saya juga telah mengingatkan dan meminta pemerintah daerah untuk lebih cepat, untuk lebih giat lagi melaksanakan vaksinasi di daerah masing-masing, agar kita segera sesegera mungkin dapat membentuk kekebalan kelompok/herd immunity,” ujarnya.
Presiden mengatakan, percepatan vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 dan menanggulangi pandemi. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi ini harus terus bergulir ke semua provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
“Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dilanjutkan dengan Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, semuanya akan memulai secara besar-besaran proses vaksinasi yang tentunya kita harapkan juga didukung oleh distribusi vaksin yang baik,” ujarnya.
Pemerintah telah memulai vaksinasi sejak 13 Januari lalu dengan memprioritaskan masyarakat dengan risiko tinggi. Seperti diungkapkan Presiden, sasaran vaksinasi tahap pertama adalah tenaga kesehatan dilanjutkan pada tahap kedua untuk kelompok masyarakat lanjut usia serta petugas dan pelayanan publik.
“Sudah dimulai juga vaksinasi untuk guru, awak media, pedagang pasar. Kita ingat di Pasar Tanah Abang di Jakarta dan juga di Pasar Beringharjo dan kawasan Malioboro di Jogja juga telah dimulai vaksinasi. Kita harapkan nanti semua provinsi melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Tak hanya itu, vaksinasi massal juga sudah dimulai untuk TNI dan Polri, pegawai publik di kementerian, tokoh agama, dan juga atlet.
“Hingga hari ini sudah lebih dari dua juta orang sudah disuntik vaksin dan sebanyak 12 juta vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota,” ujar Kepala Negara.
Agar tercapai kekebalan kelompok diperlukan vaksinasi terhadap 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa. Untuk kebutuhan vaksinasi tersebut, Presiden menyampaikan sejak awal Pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan untuk memperoleh vaksin COVID-19, baik melalui skema pemerintah ke pemerintah (G-to-G) maupun langsung ke produsen vaksin.
“Hingga kini kita telah memiliki 38 juta dosis vaksin COVID-19, 3 juta dosis vaksin dalam bentuk sudah jadi dan 35 juta dalam bentuk bahan baku vaksin. Insyaallah juga di bulan Maret ini akan datang lagi vaksin dari AstraZeneca sebanyak 4,6 juta dosis vaksin jadi,” ungkap Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia satu tahun lalu, berbagai usaha telah dan terus dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi dampak dari pandemi tersebut. Penanggulangan tersebut, imbuhnya, dapat dilakukan Pemerintah dengan dukungan dan kebersamaan dari semua pihak, terutama masyarakat.
“Prioritas Pemerintah sejak awal pandemi sudah sangat jelas, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama. Untuk itu, Pemerintah terus melakukan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment/tes, lacak, dan isolasi). Masyarakat tetap harus melakukan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak),” tandas Presiden. (sak)