Kesuksesan Jawa Tengah menurunkan angka kemiskinan dengan program-program unggulan, menarik perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kamis (27/01), Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah membawa sejumlah jajarannya, datang ke Jawa Tengah dan belajar terkait percepatan pengentasan kemiskinan.
Rombongan tersebut ditemui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Grhadhika Bhakti Praja sekitar pukul 11.00 WIB. Tak hanya sendiri, Ganjar juga mengajak sejumlah kepala dinasnya untuk menjelaskan berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Kedatangan kami ke Jawa Tengah menemui Pak Ganjar, karena melihat banyak prestasi yang telah diukir Jateng dalam berbagai hal. Makanya kami datang ke sini untuk belajar, salah satunya terkait penanganan kemiskinan,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, angka kemiskinan di Sumbar meningkat tajam saat pandemi. Tentu diperlukan langkah cepat untuk mengatasi itu. Dan dia melihat Jawa Tengah telah melakukan tindakan-tindakan cepat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.
“Di Jateng ini Pak Ganjar sudah melakukan banyak hal, memberdayakan BUMN melalui CSR-nya, Baznas, menggerakkan OPD beliau untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. Ini tentu pengalaman baru bagi kami yang bisa diterapkan di Sumbar,” jelasnya.
Banyak prestasi yang telah didapatkan Jateng khususnya terkait penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, Mahyeldi mengatakan Sumbar tidak salah datang ke Jateng untuk belajar terkait hal itu.
“Keberhasilan Pak Ganjar menjadi cerminan kami untuk membangun Sumbar menjadi lebih baik lagi. Apalagi beliau ini kan sudah senior, sudah periode kedua jadi gubernur. Saya kan baru setahun, jadi harus banyak belajar,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, persoalan kemiskinan memang menjadi momok setiap kepala daerah selama pandemi. Di Jateng saja, lanjut dia, angka kemiskinan naik tajam periode September 2019.
“Pak Wapres beberapa waktu lalu datang ke Jateng dan meminta kita menyelesaikan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu tiga bulan. Ada lima kabupaten yang menjadi pilot project, dan dari pusat hanya diberi top up sebesar Rp300 ribu. Saya katakan, itu kurang, karena rumahnya harus layak, ada fasilitas air bersih, listrik dan lain yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan indikator,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya menggenjot pengentasan kemiskinan dengan berbagai program. Di antaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan fasilitas air bersih, jamban, listrik, dan lainnya.
“Kami tidak bisa kalau hanya menggunakan APBD, makanya kami optimalkan CSR, baznas, serta filantropi. Di Jateng ini kami wajibkan satu OPD mendampingi satu desa binaan dan menyelesaikan kemiskinan di sana,” bebernya.
Selain itu, program-program lain juga digenjot, seperti membuat fasilitas pendidikan gratis bagi siswa miskin dengan SMK Jateng. Dengan peningkatan pendidikan itu, diharapkan anak-anak miskin bisa memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya.
“Kami juga berikan pendampingan pada UMKM, pengembangan desa wisata untuk menggairahkan ekonomi di pedesaan, serta kegiatan-kegiatan lain. Intinya menyelesaikan kemiskinan itu tidak hanya satu faktor, namun banyak faktor yang harus digarap secara bersama-sama,” pungkasnya. (hms)