Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung menggelar rapat terkait proyek pembangunan bendungan Bener, Purworejo pada Senin (14/02). Rapat digelar seusai Ganjar mendatangi Desa Wadas, dan mendengarkan masukan serta cerita-cerita dari masyarakat kontra.
Dalam rapat itu, Ganjar mengundang Kepala Kanwil BPN Jateng, Kepala BBWS Serayu Opak, dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng. Kata-kata Ganjar cukup tegas saat membuka rapat itu. Dia meminta tidak boleh ada yang bermain-main terkait proyek Bendungan Bener.
“Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main, ini bicara Merah Putih dan kita kontribusikan untuk masyarakat. Saya serius soal ini,” tegas Ganjar.
Selain menekankan hal itu, Ganjar meminta para pihak untuk melakukan evaluasi. Evaluasi itu ia dapat seusai memperoleh masukan langsung dari masyarakat, saat ia datang ke Wadas.
Evaluasi, lanjut gubernur, difokuskan pada tiga hal, yakni evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener. Ganjar juga meminta semua pihak melakukan evaluasi terkait cara pendekatan, dan membuka lebar-lebar ruang dialog.
“Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Wadas) sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan, kecuali ada ancaman,” beber Ganjar.
Dia menegaskan, sejak awal sudah ada kesepakatan tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
“Kami serahkan ke Kapolda, mangga dievaluasi. Karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi mangga Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS lebih proaktif dalam penyelesaian problem proyek itu. Sejumlah hal teknis, seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.
“Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa, dan lain sebagainya, agar semua memahami,” ucapnya.
Ganjar juga mengatakan, Pemprov Jateng sudah siap melakukan pendampingan pada warga Wadas. Informasi yang diterima saat ia ke Wadas, banyak masyarakat trauma, anak-anak jadi sasaran bullying.
“Kami siap bantu. Semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya,” pungkasnya. (hms)