Lahan seluas 4.000 meter persegi milik Khomsatun (45), warga Burat, Kecamatan Kepil, Wonosobo, itu memang sudah menjadi milik negara. Tanah tersebut sudah dibeli pemerintah untuk pembangunan Bendungan Bener dengan harga Rp120.000 per meternya.
Namun siapa sangka, Khomsatun masih bisa mengelola dan memanfaatkan lahan itu bersama ratusan warga terdampak lainnya.
Khomsatun adalah satu dari ratusan warga terdampak Bendungan Bener di Desa Burat, Kecamatan Kepil. Di daerah itu, ada 1.010 hektare lahan yang dibebaskan dan dijadikan greenbelt Bendungan Bener oleh pemerintah.
Namun warga masih bisa mengelola lahan itu. Warga membentuk sebuah koperasi bernama Tirto Mulyo Bogowonto. Koperasi itu menjalin kerja sama dengan BBWS Serayu Opak, dalam pemanfaatan lahan greenbelt.
Peresmian koperasi dilakukan di Desa Burat, Sabtu (11/06). Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hadir untuk menyerahkan SK koperasi pada warga.
“Alhamdulillah seneng banget. Selain dapat uang ganti rugi, kami juga masih dilibatkan untuk mengelola lahan ini. Jadi kami tetap bisa mendapatkan manfaat dari lahan ini, meski bukan milik kami lagi,” kata Khomsatun.
Ketua Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto, Komarudin mengatakan, awalnya koperasi ini adalah paguyuban yang menampung aspirasi masyarakat terdampak Bendungan Bener. Setelah proses pembebasan lahan selesai, paguyuban beralih menjadi koperasi yang anggotanya juga masyarakat terdampak.
“Kami membentuk koperasi ini sebagai wadah, agar ada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini. Ini juga sebagai syarat dulu saat pembebasan lahan,” katanya.
Wilayah ini, lanjut Komarudin, akan dijadikan greenbelt. Penghijauan terus dilakukan dengan penanaman sejumlah tanaman buah.
“Jadi nanti bisa kami kelola. Kalau dikelola pihak ketiga, nanti masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Makanya kami bentuk koperasi ini agar masyarakat bisa terlibat,” jelasnya.
Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi pembentukan koperasi oleh warga terdampak Bendungan Bener di Wonosobo. Menurutnya, itu bagian dari cara menyelesaikan dengan masyarakat terdampak.
“Saya mengucapkan terima kasih, karena pola ini bisa menjadi contoh di daerah lain, sehingga ada cerita baiknya dari proses ini,” kata Ganjar.
Tidak harus berbentuk koperasi, imbuhnya, keterlibatan masyarakat bisa dengan bentuk apapun. Yang penting menurutnya, masyarakat masih bisa memanfaatkan.
“Apapun namanya, yang penting bisa memanfaatkan. Kami siap memberikan pendampingan, pelatihan dan lainnya,” ucapnya.
Ganjar berharap, Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto bisa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta pengelolaan dilakukan secara profesional dan melibatkan banyak pihak.
“Kerja sama dengan BBWS harus detail. Ini bukan cerita iba, tapi dilibatkan secara profesional. Mereka mengelola kawasan greenbelt ini, siapkan desain pengelolaan yang profesional. Libatkan perguruan tinggi untuk jadi yang diinginkan. Apakah menjadi destinasi wisata dengan beragam produk turunannya, kami siap bantu,” pungkasnya. (hms)