Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022, diprioritaskan untuk bantuan sosial dan bantuan kepada kabupaten/kota, sebagai upaya pengendalian dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi.
Hal itu juga menyentuh beberapa sektor yang dinilai sangat terdampak atas kenaikan BBM dan inflasi, seperti sektor pertanian-perikanan, transportasi, serta angka kemiskinan.
“Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa diputuskan. Saya berharap kawan-kawan bisa membahas sebelum diputuskan,” kata Ganjar, seusai memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangannya, dalam rapat paripurna, di gedung DPRD, pekan lalu.
Dalam paripurna tersebut Ganjar menjelaskan tiga prioritas perubahan APBD. Pertama, terkait dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan itu harus disikapi dengan bijak, sehingga pengalihan subsidi BBM ke berbagai bantuan lebih tepat sasaran, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM ini, agar kita bisa merespons persoalan masyarakat. Daya belinya dijaga, inflasinya dijaga. Sektor, subsektor, dan kelompok sasarannya mesti jelas. Saya minta betul karena ini juga menjadi PR nasional kita,” katanya.
Kedua, Ganjar mengingatkan posisi cuaca yang tidak baik, serta kondisi dunia yang sedang bergejolak, yang membuat sektor pertanian dalam arti luas harus diperhatikan dan disiapkan dengan serius. Beberapa komoditas yang termasuk dalam volatile food, juga sangat mempengaruhi inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
“Urusan pertanian dalam arti luas disiapkan betul, sehingga bantuan bisa ke sana. Karena profesi-profesi yang ada di sana juga terganggu, baik petani maupun nelayan ini juga terganggu. Karena itu maka bantuan kita arahkan ke sana,” bebernya.
Ganjar juga meminta agar bantuan-bantuan yang tidak terlalu penting untuk infrastruktur kecil, agar diakumulasikan dan dijadikan satu, untuk mendorong sektor yang lebih membutuhkan.
“Lebih baik diakumulasikan, dijadikan satu, untuk mendorong pengendalian inflasi, meningkatkan kembali ekonomi masyarakat yang lagi sulit. Dan itu kita harapkan sampai hari Selasa, kawan-kawan bisa membahas,” jelasnya.
Terakhir yang menjadi fokus adalah proporsionalitas di antara bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, pemberian bantuan tambahan 2022 akan terdistribusi kepada 21 kabupaten/ kota.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, maka tidak menutup kemungkinan bantuan itu dapat dialokasikan kepada 14 kabupaten/kota lain secara proporsional. Dalam hal ini Kabupaten Purworejo dan Pemalang mendapatkan bantuan tertinggi.
“Proporsionalitas bantuan yang kita berikan ke kabupaten/kota yang ada, khususnya kabupaten yang miskin kita prioritaskan yuk, karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi termasuk penurunan angka kemiskinan,” ungkapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo juga mendapatkan draft pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 itu. Selanjutnya Ganjar akan dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dalam rapat paripurna berikutnya. (hms)