Informasi intelijen merupakan sebuah kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah instabilitas global. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pertahanan untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
“Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana,” ujar Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2023 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Rabu (18/01).
Lebih lanjut, Kepala Negara menilai bahwa Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Presiden menyebut informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif,” lanjut Presiden.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Pertahanan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.
“‘Pak ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu, sekali lagi informasi intelijen menjadi sangat vital,” tegasnya
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.(sak)