Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan ‘PWI Maritime Awards’ dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, atas dedikasi dan kepeduliannya pada sektor kelautan, perikanan dan konservasi, serta komitmen kuatnya membantu pembudi daya ikan, nelayan, UMKM pengola ikan tradisional, dan pembangunan kawasan konservasi pesisir maupun laut.
Penghargaan diserahkan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim yang mewakili Ketua PWI Pusat kepada Gubernur Khofifah saat penutupan Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Provinsi Jatim di Hotel Platinum Surabaya, Kamis (16/02) sore.
Atas diraihnya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya bagi seluruh masyarakat nelayan dan pelaku ekonomi di wilayah pesisir Jatim. Menurutnya, mereka memiliki peran kuat dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas sektor perikanan, kelautan.
“Sejatinya laut adalah sumber penghidupan yang harus kita kelola dan jaga untuk kemakmuran bersama. Bagaimana menjaga keberlangsungan sektor perikanan dan kelautan harus tetap berseiring dengan upaya menjaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan,” katanya.
Gubernur Khofifah mengatakan, saat ini terdapat berbagai isu strategis di bidang kelautan dan perikanan. Seperti perubahan iklim global dan degradasi sumberdaya pesisir, konflik pemanfaatan ruang laut, serta belum optimalnya pemahaman stakeholders terhadap kepastian hukum.
Untuk itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya terutama dalam menghadapi perubahan iklim global dan degradasi sumberdaya pesisir. Seperti penetapan kawasan konservasi Perairan Gili Ketapang seluas 478 Ha, rehabilitasi terumbu karang seluas 24,84 Ha, rehabilitasi mangrove seluas 1.821,08 Ha, dan pembangunan 11 tangkis laut (tanggul penahan ombak).
Selain itu, Diskanla juga telah melakukan berbagai upaya seperti Underwater Restocking yakni penebaran benih ikan ke dalam rumah ikan yang ditenggelamkan ke dasar laut tiga bulan sebelumnya, sehingga benih ikan bisa berkembang biak dan besar dalam rumah ikan yang telah dipenuhi lumut atau tritip dan plankton sebagai sumber makanan benih ikan. Serta program Beach Clean Up dan kegiatan penebaran benih-benih ikan lokal di berbagai daerah.
“Kami juga terus melakukan legalitas pemanfaatan ruang laut sebanyak 76 dokumen, pengadaan sarana prasarana berupa kapal sebanyak 16 kapal, rutin melakukan patroli bersama Polairud dan TNI AL, serta melakukan sosialisasi kepada stakeholders yang memanfaatkan ruang laut,” katanya.
Menurutnya, upaya menjaga daya dukung alam dan lingkungan saat ini menjadi penting. Apalagi saat ini green economy (ekonomi hijau) telah bertransformasi menuju _blue economy.( ekonomi biru). Ekonomi hijau merupakan upaya mengelola ekonomi dengan limbah yang ramah linkungan tetapi ekonomi biru bagaimana mengelola ekonomi dengan nirlimbah (tanpa limbah).
“ Blue economy atau ekonomi biru adalah konsep yang harus kita kembangkan saat ini maupun yang akan datang. Konsep blue economy di sektor laut adalah pemanfaatan laut untuk ekonomi masyarakat tapi tidak merusak lingkungan sehingga berkelanjutan atau sustainable,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, Rencana tata ruang laut Provinsi Jatim sendiri yakni pencadangan/indikasi kawasan konservasi seluas 202.819 Ha, zona industri seluas 10.311 Ha, kawasan konservasi lainnya seluas 16.719 Ha, zona blue carbon seluas 10.059 Ha, zona pelabuhan laut seluas 43.924 Ha, zona perikanan budidaya seluas 308.979 Ha, zona perikanan tangkap seluas 4.521.736 Ha, dan zona pariwisata seluas 6.140 Ha
“Kami juga terus berupaya melakukan berbagai strategi pengelolaan ruang laut melalui proses integrasi tata ruang laut dengan tata ruang darat, pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, penetapan kawasan konservasi perairan pesisir, dan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan ruang laut secara masif,” urainya. (ita)