Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan kegiatan deradikalisasi secara optimal. Kegiatan tersebut dimaksudkan utamanya kepada masyarakat yang pernah terlibat dalam tindakan radikalisme dan terorisme.
“Terutama kepada saudara-saudara kita yang pernah tersesat dan terlibat dalam masalah hukum dengan kasus-kasus radikalisme dan terorisme. Kita tentunya akan menggunakan berbagai upaya pendekatan secara preventif, secara persuasif,” ucap Rycko saat menyampaikan keterangannya kepada awak media usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (03/04).
Selain itu, dalam keterangannya, Rycko juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya untuk bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam menanggulangi terorisme di Tanah Air. Menurut Rycko, BNPT akan melakukan sejumlah kerja sama baik di dalam maupun luar negeri dalam melakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme dan terorisme.
“Kita akan melakukan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutamanya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, pencegahan dengan menggunakan sentuhan hati, pencegahan yang lebih mengedepankan upaya-upaya dalam bidang edukasi, pendidikan dan kesejahteraan,” tambahnya.
Di sisi lain, Rycko melanjutkan, tindakan penegakan hukum juga akan tetap dilakukan dalam kasus tertentu. Namun, tindakan tersebut akan menjadi opsi terakhir dalam penanggulangan terorisme.
“Penegakan hukum akan ditempatkan sebagai ultimum remedium, pilihan terakhir dalam melakukan upaya penanggulangan ideologi dan terorisme,” lanjutnya. (setpres)