Sekitar 15 ribu kepala desa dan perangkatnya, mengikuti Sarasehan Kepala Desa se-Provinsi Jawa Tengah, di kompleks Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Senin (05/06). Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak mereka untuk berlari cepat menangani kemiskinan.
Ganjar mengatakan, sejak masa kepemimpinannya pada 2013 sampai sekarang, pihaknya telah menggelontorkan bantuan keuangan provinsi ke desa lebih dari Rp8 triliun. Pada 2023 ini saja, tercatat sekitar Rp1,7 triliun.
“Maksud saya, agar ini dikelola dengan baik. Sehingga nanti kualitasnya bagus, tidak ada temuan yang keliru begitu dan bisa berjalan,” kata Ganjar di lokasi.
Menurutnya, pemerintah provinsi akan melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Termasuk dalam hal ini adalah penanganan stunting. Mengingat kemiskinan ekstrem memang menjadi perhatian nasional. “Secara keseluruhan kan angka kemiskinan meningkat saat pandemi, hampir di semua tempat,” ujar Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar mencoba menggenjot semua sumber daya agar dikeluarkan, tidak hanya dari dana desa, dan APBD provinsi/kota/kabupaten, tapi juga program nasional, termasuk potensi lain untuk dimanfaatkan.
“Ada Baznas, CSR, filantropi, atau kelompok masyarakat yang kemarin terjun ke desa-desa. Pak Ganjar, kami mau bantu rumahnya saja, bantu jambannya saja, kami bantu air bersihnya saja. Perlu bantu penanganan stunting ya. Itu partisipasi mesti kita buka,” beber Ganjar.
Karenanya pada pertemuan dengan kades ini, gubernur menekankan siap menggenjot penanganan kemiskinan, setidaknya sampai September 2023 ini. Pihaknya terus berlari kencang secara maksimal, meski dalam beberapa hal tidak terkejar, tapi tidak boleh menyerah dengan alasan apapun. Makanya, dibutuhkan kolaborasi untuk mencapai semua itu.
“Maka kita genjot, kita kumpulkan hari ini, agar mereka menyiapkan dengan baik. Mereka sudah mendata, sebenarnya tinggal dari datanya mereka butuh apa untuk kita bisa melakukan percepatan. Kan kemampuannya terbatas. Maka butuh kolaborasi,” ucapnya.
Salah satu upaya yang dilakukan, imbuh Ganjar, di antaranya dengan desa digital. Seperti di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Desa itu dulunya kesulitan sambungan internet, namun kini sudah lebih maju.
“Alhamdulillah sudah mulai jalan ya. Di Desa Sepakung, mereka yang dulu betul-betul desa yang tidak ada internet, karena kreativitas desanya dia beli bandwith dari provider, dikelola Bumdes, dijual ke masyarakat. Hari ini luar biasa, perkembangan bagus, wisatawan datang banyak sekali,” bebernya.
Contoh lain, kata Ganjar, di Purworejo, di mana ada yang membikin aplikasi sangat bermanfaat untuk warga setempat di lingkungan desanya. “Jadi inovasi desanya, kades-kades itu keren, dikumpulkan saja, nanti ditiru,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menyampaikan, kehadiran kepala dan perangkat desa tersebut untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, dalam percepatan pembangunan di provinsi ini. Termasuk, dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama kemiskinan ekstrem.
“Kita perlu koordinasi, dan kolaborasi mewujudkan desa mandiri. Kita mengundang 15 ribu kepala dan perangkat desa se-Jateng,” tandasnya. (hms)