Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa industri pertahanan Indonesia memiliki peluang yang baik di masa mendatang dan harus terus dikembangkan. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara usai berkunjung ke Kompleks PT Pindad (Persero) di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Senin (24/07).
“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan, baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan, baik yang berkaitan dengan senjata, semuanya karena permintaannya banyak,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.
Presiden juga menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang mengalami kekurangan peluru. Bahkan dalam setiap kunjungannya ke negara lain, ketersediaan peluru selalu menjadi topik yang dibahas antarpemimpin negara.
“Di setiap kunjungan saya ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru,” ungkap Presiden.
Oleh karena itu, Presiden minta jajarannya untuk mencari mitra kerja dan menjalin kerja sama dengan pihak lain agar pengembangan PT Pindad (Persero) dapat berjalan dengan lebih cepat. Menurut Presiden, produksi PT Pindad saat ini mengalami peningkatan setelah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp700 miliar melalui skema penyertaan modal negara (PMN).
“Sebelum diberi PMN produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru. Setelah kita beri PMN sebesar Rp700 miliar, produksinya meningkat 415 juta peluru hampir 2 kali lipat karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan,” ucap Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan memindahkan pabrik PT Pindad (Persero) yang ada di Bandung ke kawasan industri di Subang secara bertahap. Hal tersebut turut dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan PT Pindad (Persero).
“Sehingga betul-betul memiliki sebuah lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang sangat baik,”
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman. (setpres)