Langkah rehabilitasi dari segala aspek di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur akan segera dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pascakebakaran di areal tersebut.
“Apa yang penting sekarang ini menurut saya adalah rehabilitasi atau pemulihannya, dari segala aspek yakni fisik, ekonomi, sosial dan manajemen, kemudian bagaimana public education,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam keterangan tertulisnya Minggu (24/09).
Menurut Menteri Siti, rehabilitasi itu dilakukan usai Bromo mengalami kebakaran dengan luas mencapai 989 hektare (ha) yang disebabkan adanya flare di pemotretan prewedding.
Medan beragam areal kawasan Bromo yang terbakar menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi jajaran KLHK untuk mempelajari bagaimana upaya pemulihan yang efektif dalam mengembalikan ekosistem di kawasan Bromo yang terdampak.
“Kita juga melihat bagaimana pemulihan itu dilakukan dengan intervensi dan yang suksesi alami itu kita masih pelajari, karena medannya beragam, apalagi ada savana pasir kira-kira itu enam ribuan hektare dari 50 ribu. Jadi banyak aspek termasuk kita dalam konteks dan lain-lain,” jelasnya.
Menteri Siti mengungkapkan, pihaknya juga melibatkan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Brawijaya dalam mengembalikan ekosistem di kawasan Gunung Bromo yang terbakar.
“Bagaimana nilai-nilai mengembalikan ekosistemnya itu sedang diteliti oleh ahli-ahli dari IPB University, Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Brawijaya, jadi banyak aspek yang kita harus bangun kembali untuk wilayah yang dikelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini,” kata Siti Nurbaya.
Selain itu, Menteri LHK mengajak pihak-pihak lain, seperti dari USAID, untuk bekerja sama dalam upaya mengembalikan kondisi ekosistem Gunung Bromo seperti semula.
Sebab Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan ekosiwata yang sangat strategis dan dikenal secara nasional maupun internasional
Turut hadir dalam kunjungan itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Direktur Jenderal KSDAE, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur USAID Indonesia, Wakil Pemimpin Redaksi detikcom, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama KLHK, dan Kepala UPT KLHK di Jawa Timur. (ist)