Pada Juni 2023 lalu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk perbankan.
Menindaklanjuti hal itu, pada Jumat (15/12) Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Bank Dunia mengunjungi bankjatim Cabang Sidoarjo dan Cabang Malang, guna memonitoring pelaksanaan implementasi penggunaan IKD pada proses pembukaan rekening nasabah.
Hadir Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Akhmad Sudirman Tavipiyono dan Perwakilan Bank Dunia Biondi Sanda Sima, disambut Pjs Vice President Kepatuhan & APUPPT bankjatim Putu Denny H.
Bank Dunia telah mengucurkan pinjaman sebesar US$250 Juta atau Rp 3,7 triliun untuk memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Dana itu akan dipakai untuk mengembangkan infrastruktur publik digital prioritas seperti platform verifikasi identitas, electronic know your customer (E-KYC), sampai identifikasi digital.
“Kami saat ini akan terus memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, terutama penggunaan IKD. Sehingga layanan kependudukan bisa diakses hanya dalam satu genggaman,” kata Tavip.
Tavip menegaskan, pihaknya mendapat laporan bahwa pengguna IKD belum banyak. Maka, dukungan dari bankjatim sangatlah penting karena dengan sosialisasi IKD yang agresif dapat semakin mempermudah seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan yang aman dan legal dari bankjatim.
”Kami sangat mengapresiasi bankjatim karena sudah menjadi sejarah di Indonesia sebagai bank pertama yang menerapkan IKD untuk pelayanan publik,” ungkapnya.
Adapun keuntungan dari pembuatan IKD cukup banyak. Salah satunya, peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam proses verifikasi. Sebelumnya, nasabah harus mengisi formulir manual dan menyertakan salinan fisik dokumen identitas mereka untuk membuka rekening.
“Cita-cita kami ingin menciptakan pelayanan yang paperless, borderless, dan timeless sehingga waktu dan biaya bisa lebih efisien serta mempermudah akses layanan publik,” kata Tavip.
Perwakilan dari Bank Dunia Biondi Sanda Sima juga menyampaikan bahwa dalam proses sosialisasi IKD harus memiliki standar komunikasi sehingga dampaknya bisa lebih masif lagi.
“Apa yg perlu disampaikan kepada masyarakat harus jelas jadi semua kalangan bisa memahami maksud dari IKD ini,” lanjutnya.
Selain itu, pada prinsipnya, masing-masing individu berdaulat atas data pribadi mereka sendiri. Jadi dengan adanya IKD bisa lebih menjaga data tiap individu. Seperti contoh dalam hal membuka rekening.
Pihaknya berharap, IKD di Indonesia bisa memiliki fitur yang mudah dipahami oleh siapapun dan ramah terhadap difabel.
Sementara Direktur bankjatim Busrul Iman juga berharap IKD bisa mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas.
Hal tersebut selaras dengan komitmen bankjatim dalam hal akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju Digital Bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi, maka IKD dirasa tepat untuk mendorong percepatan pelayanan perbankan secara efektif dan efisien.
”Maka dari itu, kami akan lebih gencar lagi sosialisasi terkait IKD. Sebab, IKD dapat memberikan keakuratan data masyarakat. Jadi bilamana diperlukan data untuk kegiatan sosial maka akan lebih tepat sasaran serta mempercepat transaksi layanan perbankan yang telah terintegrasi dengan IKD,” ungkapnya. (ita)