Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengagas program Satu Kartu Terpadu Indonesia alias KTP Sakti.
Program tersebut digagas agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah ke depan bisa lebih menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Ganjar menjelaskan, program KTP Sakti ini bakal menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi satu agar lebih terpadu.
“KTP Sakti yang saya dorong itu akan memudahkan dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profile penduduknya bisa kita ambil, kita pecah ke sektor,” kata Ganjar, Kamis (21/12).
Ganjar meyakini, program KTP Sakti yang digagas mampu mendata profil masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Sehingga pendistribusian bansos bisa lebih mudah dan merata.
“Sehingga cerita KTP Sakti itu cerita data yang besar, profile yang ada dan manajemen untuk distribusi,” ucap Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menekankan, KTP Sakti bisa membuat penyaluran bansos tepat sasaran, serta mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam pendistribusian bansos.
“KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem,” tegas Ganjar.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan, KTP Sakti sebenarnya telah lama dijalankan. Ia menyebut, jika dijalankan dengan benar, bisa menjadi single identity number atau nomor induk kependudukan (NIK) seperti halnya e-KTP yang bisa digunakan untuk banyak keperluan.
Sebagaimana konsep e-KTP, kata Nailul, satu kartu ini bisa digunakan masyarakat untuk berbagai kegunaan hanya dengan memindai reader untuk keperluan apapun. Mulai dari kartu kesehatan, pendidikan, bahkan yang tercanggih, keuangan.
“Tapi ya karena anggaran e-KTP kita dikorupsi jadinya kita menikmati e-KTP yang tidak berguna ini sekarang,” pungkas Nailul. (gp)