Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Timur dan Forum Investasi 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (17/10).
HLM TPID ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta mengakselerasi sektor investasi di Jawa Timur.
“Bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas inflasi jelang hari besar keagamaan nasional Natal dan Tahun Baru 2024 sekaligus forum investasi yang harapannya bisa meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur,” ujar Adhy.
Dalam kesempatan ini, secara khusus, Pj. Gubernur Adhy mengajak para pihak terkait untuk menyepakati komitmen bersama dalam upaya akselerasi implementasi Jawa Timur Sinergi Gapai Inflasi Terkendali (Jatim Sigati).
Antara lain dengan menekankan penguatan monitoring harga harian melalui siskaperbapo dan platform digital masing-masing kabupaten/kota; penguatan etalase pengendalian inflasi Kabupaten Kota khususnya jelang HBKN Nataru.
Kemudian perluasan kerja sama antar daerah intra Provinsi Jatim antara daerah surplus dan defisit untuk meminimalisir disparitas harga; pengaturan pola tanam dan produksi bahan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan sepanjang tahun; dan monitoring evaluasi penerapan tarif angkutan sesuai dengan kewenangan.
“Saya kira lima hal ini untuk menjadi perhatian kita pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita bisa dalam pengendalian inflasi menjelang HBKN dan tahun baru 2025,” katanya.
Jatim Sigati sendiri adalah bentuk aksi pengendalian inflasi oleh TPID se Jawa Timur yang telah ditetapkan pada maret 2024 lalu. Di antaranya menjaga keterjangkauan harga dengan melaksanakan kegiatan stabilisasi harga melalui operasi pasar/gerakan pangan murah, stabilisasi pasokan dan harga pangan juga optimalisasi etalase pengendalian inflasi konsumen (EPIK).
Selain itu juga dengan menyediakan ketersediaan pasokan dengan memastikan kelancaran pangan di daerah sentra serta sidak gudang dan distributor, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan.
Lalu menjaga kelancaran distribusi dengan memperkuat kerjasama intra provinsi antar daerah surplus-defisit dan memastikan kelancaran arus orang dan barang melalui kecukupan armada.
Kemudian memperkuat komunikasi efektif yang dilakukan dengan menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan, meningkatan kualitas digitalisasi data untuk pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga. (ita)